Menko Luhut Cek Kesiapan Pelaksanaan TKDN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat koodinasi (rakor) mengenai pembahasan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Kantornya, Jakarta. Hadir dalam Rakor kali ini yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Selain itu, hadir pula Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Ego Syahrial, serta Direktur Perencanaan Korporat PT PLN, Syofvi Felienty Roekma.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam rapat kali ini tidak begitu banyak yang disinggung. Hanya saja para Kementerian atau Lembaga terkait tengah menyampaikan beberapa kesiapannya untuk TKDN itu sendiri.

"Industri siap kalau dari TKDN. Sektor ketenagalistrikan sektor migas sektor kesehatan itu mungkin yang akan kita dorong. Begitu siap, kita langsung kita dorong," kata Airlangga saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kamis (23/11/2018).

"Jadi arahannya tentu TKDN kita akan rapatkan lagi dengan (Kementerian Lembaga) hari Senin," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial menambahkan, dalam rapat kali ini tidak begitu banyak membicarakan detail mengenai projek dari masing-masing lembaga. "Jadi sekarang kita berkumpul untuk saling memvalidasi saling updet apa yang kita impruf," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan law enforcement penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak akan menghambat jalannya proyek infrastruktur, terutama proyek strategis nasional (PSN).

"Yang pasti PSN tetap jalan. Karena itu dimulai konstruksi kuartal I atau II tahun depan, jadi tidak halangan. Yang penting adalah enforcement penggunaan TKDN, karena masih banyak proyek yang TKDN masih di bawah standar. Ada standarnya per proyek per bidang," ungkapnya saat ditemui, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (27/8/2018). 

Dia mengatakan law enforcement penggunaan TKDN akan mempu memperbaiki kinerja neraca perdagangan (trade balance) Indonesia yang mengalami defisit.

"Efektif dong. Kan kemarin kita trade balance defisit. Kalau kita bisa memenuhi TKDN otomatis trade balance terbantu dong. Justru kalau kita enforce sekarang jangka panjang akan lebih baik lagi," kata dia.