Sri Mulyani: RI Perlu Menteri Perempuan agar Belanja Pemerintah Baik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, belanja pemerintah sepanjang 2018 yang mencatatkan kinerja positif.

Dia menuturkan, hal ini tak lepas dari peran menteri-menteri perempuan dalam pemerintahan Jokowi-JK. 

"Belanja tahun lalu relatif baik. Mungkin perlu menteri perempuan karena kita bisa belanja dengan baik," ujar Sri Mulyani di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Sri Mulyani merinci, sepanjang tahun lalu belanja pemerintah tercatat sebesar Rp 1.444,4 triliun atau 99,3 persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 14,2 persen dari tahun sebelumnya. Belanja K/L mencapai Rp 836,2 triliun atau 98,7 persen dari target APBN dan tumbuh 9,3 persen dari tahun sebelumnya. 

Belanja non K/L mencapai Rp 608,2 triliun atau 100,2 persen dari target APBN dan tumbuh 21,6 persen dari tahun sebelumnya. Transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 757,8 triliun atau 98,9 persen dari target APBN dan tumbuh 2,1 persen dari tahun sebelumnya. 

Transfer ke daerah Rp 697,8 triliun atau 98,8 persen dari target APBN dan tumbuh 2,3 dari tahun sebelumnya. Dana desa Rp 59,9 triliun atau 99,8 persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 0,2 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan angka-angka tersebut, pemerintah berhasil menekan defisit anggaran menjadi Rp 259,9 triliun atau sebesar 1,76 persen terhadap PDB di dalam APBN 2018.

Defisit anggaran tersebut jauh lebih rendah dibanding batas yang ditetapkan sesuai UU APBN 2018, yang senilai Rp 325,9 triliun atau setara dengan 2,19 persen dari PDB. 

"2018 kita tutup dengan defisit jauh lebih kecil. Primary balance mendekati 0. Ini memperlihatkan kinerja APBN 2018 sangat positif dan dikelola dengan sangat bertanggung jawab," ujar dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Calon Presiden 01 Joko Widodo atau Jokowi sempat menjelaskan kabinetnya diisi banyak kaum perempuan. Pernyataan ini menyinggung pasangan lawan soal tak adanya kader Gerindra yang perempuan masuk dalam struktur utama partai.

Terang saja, ini membuat calon presiden 02 Prabowo Subianto mempermasalahkan Jokowi yang menyampaikan soal kuantitas. Dia menuturkan, ada masyarakat yang merasakan kerugian-kerugian besar, akibat kebijakan menteri perempuan di kabinet Pemerintahan Jokowi.

"Menurut saya, kita jangan masalahkan orang per orang. Tapi yang kita masalahkan adalah kebijakan-kebijakan yang dia hasilkan, yang dia produksikan," ucap Prabowo di arena debat capres, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019.

Dia menuturkan, masalah perempuan bisa dicari dan disesuaikan jumlahnya. Namun, jika ada output-nya atau kebijakannya, bisa diperdebatkan lagi.

"Harus perempuan, tapi harus cakap dan prorakyat. Tidak perempuan yang mengambil kebijakan-kebijakan tidak prorakyat. Ini masalahnya. Saya tidak akan membanggakan karena hanya perempuan. Jika dia perempuan, tapi dia tidak membela rakyatnya sendiri, ya tidak perlu dibanggakan," kata Prabowo.

Namun, siapakah menteri yang dimaksud Prabowo tersebut?

Dalam susunan menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ada beberapa perempuan yang menduduki jabatan tersebut, di antaranya:

1. Menko PMK Puan Maharani

2. Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi

3. Menteri Keuangan Sri Mulyani

4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

6. Menteri Kesehatan Nila Moeloek

7. Menteri BUMN Rini Soemarno

8. Menteri Perempuan dan Anak Yohanna Yambise

Saksikan video pilihan di bawah ini: