BKN: Standar Kinerja PNS di Papua Harus Sama dengan Wilayah Lain

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf mengatakan, pemetaan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu aspek penting guna mendukung peningkatan pelayanan publik. Ini khususnya di wilayah timur Indonesia seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, lanjut dia, program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (P2KBKN) tahap II memberikan fokus kepada penilaian potensi dan kompetensi Pejabat Pengawas wilayah Papua dan Papua Barat.

"Standar kinerja ASN di Papua Barat harus sudah sejajar dengan ASN di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu. Hasil dari kegiatan penilaian potensi dan kompetensi kali ini harus ditindaklanjuti, salah satunya dengan memberikan pengembangan terhadap kesenjangan kompetensi ASN," ujar dia di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nataniel Mandacan menyatakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang mutlak perlu dilakukan jika Pemerintah ingin meningkatkan pelayanan publik.

"Dengan dilakukannya pemetaan ini, kami akan memperoleh gambaran potensi dan kompetensi pegawai yang akan menjadi acuan pengembangan kualitas mereka. Hal itu diharapkan akan mendorong optimalisasi pelayanan publik,” tandas dia.

Menghadapi Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden (Pilpres) dan Anggota Legislatif (Pileg) pada April 2019, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya secara proporsional.

Sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Bima Haria menegaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas.

“Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tegas Bima Haria dikutip dari laman Setkab, Minggu (10/2/2019).

Secara rinci, Kepala BKN Bima Haria menyebutkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara:

1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden;

2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

3. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud, dalam siaran pers Kepala Biro Humas BKN itu, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.

Kepala BKN memerintahkan kepada seluruh PNS agar betul-betul mematuhi ketentuan masalah netralitas ini. Untuk itu, Kepala BKN meminta kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dijatuhi hukuman disiplin,” tegas Bima Haria.