Curhat Pengusaha ke Sri Mulyani 10 Tahun Tak Tembus Ekspor Nanas ke China

Adapun yang menjadi masalah mandeknya ekspor ke China adalah belum adanya kerja sama karantina antara Indonesia dan negara tirai bambu tersebut.

oleh Liputan6.com diperbarui 18 Feb 2019, 19:25 WIB
Diterbitkan 18 Feb 2019, 19:25 WIB
buah nanas
Ciri buah nanas matang./Copyright unsplash.com/roberta sorge

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengundang sejumlah pengusaha untuk membahas hasil penelitian mengenai pemberian fasilitas kepabeanan orientasi ekspor seperti Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Dalam kesempatan itu, pengusaha juga mendapat kesempatan menyampaikan keluhan melakukan ekspor.

Direktur Great Giant Foods, Welly Soegiono menyampaikan keluh-kesahnya mengenai ekspor nanas yang belum mampu menembus pasar China. Padahal pihaknya sudah mengajukan perizinan ekspor sejak 10 tahun lalu.

"Kami sudah lama 10 tahunan lah. Tahun ini masuk tahun ke 10. Dari Bea Cukai sih tidak ada masalah. Bea Cukai justru membantu produk kita menjadi bersaing di dunia internasional," ujar Welly saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/2).

Adapun yang menjadi masalah mandeknya ekspor ke China adalah belum adanya kerja sama karantina antara Indonesia dan negara tirai bambu tersebut.  Kementerian Pertanian merupakan kementerian yang seharusnya bertanggung jawab atas hal ini.

"Kan kita ada permintaan di sana, ada pasarnya, terus produk kita juga kualitas dan harga masuk. Akhirnya, tapi kita enggak bisa masuk ke sana karena belum ada kerja sama antara pemerintah China dan Indonesia," jelasnya.

"Masalahnya sebenarnya di Kementan. Bukan Kementerian Perdagangan juga. Kalau karantina sini dan China nya belum ada buat impor protokol, mau perdagangan, mau apa pajak, mau ngasih fasilitas apapun tak akan bisa jalan," sambung Welly.

Padahal kata Welly, jika ekspor nanas bisa masuk ke China, Indonesia bisa memperoleh devisa sebesar USD 50 juta. Dia pun berharap pemerintah dapat menindaklanjuti masalah ini.

"Padahal marketnya besar, begitu masuk sana. Kita yakin bisa simpan devisa USD 50 juta. Sudah depan mata tinggal nelen. Sudah kita koordinasi, kita minta ke karantinanya. Tapi kelemahannya, tidak ada follow up seharusnya orang karantina kita harus sering ke sana," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Sri Mulyani Sedih Fasilitas Kepabeanan Masih Terkonsentrasi di Jawa

Pemerintah dan Pakar Bahas Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara dalam DBS Asian Insights Conference 2018 di Jakarta, Kamis (31/1). Acara ini mengumpulkan para pembuat kebijakan dan pakar ekonomi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rilis survei manfaat ekonomi pemberian fasilitas kepabeanan berupa Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Rilis ini merupakan hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengaku sedih usai mengetahui fasilitas KB dan KITE ternyata paling banyak terkonsentrasi di Jawa terutama Jawa Barat. Hasil survei menunjukkan 96,89 persen fasilitas tersebut dinikmati perusahaan di Jawa.

"Yang saya sedihnya konsentrasi lokasi masih di Jawa terutama Jawa Barat," ujar Menkeu Sri saat memberi paparan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/2/2018).

Untuk diketahui, fasilitas KB dan KITE diberikan kepada perusahaan dalam rangka meningkatkan kegiatan ekspor. Manfaat yang ditawarkan pemerintah dalam penggunaan fasilitas ini adalah pembebasan pajak atas barang baku impor untuk tujuan ekspor.

Sri Mulyanni melanjutkan, seharusnya fasilitas ini banyak digunakan oleh perusahaan di luar Jawa, salah satunya Sumatera. Sebab, Sumatera merupakan daerah yang paling dekat dengan negara tetangga seperti Singapura.

"Yang dekat sekali pasar ASEAN seperti Singapura, itu Sumatera, tapi Sumatera dikit sekali. Bagaimana kita bisa sebarkan KB-KITE tidak hanya di Jawa Barat," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun mengajak Bea Cukai dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menyiapkan strategi agar semakin banyak perusahaan yang menikmati fasilitas kepabeanan. Langkah ini dilakukan untuk menggenjot ekspor.

"Sumatera karena kedekatannya dengan Malaysia, Singapura, harusnya bisa lebih tinggi. Kita harus pikirkan strategi regionalnya. Indonesia itu kompetitifnya hanya di sekitar Jawa Barat saja. Ini PR yang sangat penting. Saya tutup dengan, studi ini beri banyak pemikiran untuk genjot ekspor, ini jadi peta, pengukuran terhadap kemajuan policy kita," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya