Menteri Rini: Gaji Karyawan BUMN Telat, Saya Ganti Direksinya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengumpulkan seluruh Direksi dan Komisaris BUMN di Jakarta Convention Centre (JCC) dalam agenda Rapat Koordinasi BUMN 2019 pada Kamis (28/2/2019).

Dalam acara ini, ada beberapa pesan yang disampaikan Rini kepada para pimpinan BUMN. Satu hal yang Rini tegaskan soal kesejahteraan karyawan BUMN.

"Saya hanya tekankan sebagai pemimpin bukan hanya untuk bagaimana mencetak keuntungan tapi juga harus punya empati. Tidak hanya masyarakat luar tapi paling utama karyawan di dalam," tegas Rini di JCC, Kamis pekan ini.

Bahkan Rini mengancam kepada para direksi BUMN untuk jangan pernah ada karyawan BUMN yang gajinya terlambat.

"Saya tidak mau dengar ada laporan pegawai BUMN yang gajinya bayarnya mundur. Awas, kalau sampai ada itu, Direksinya langsung saya ganti," tegas Rini.

Dalam rakor ini, Rini juga mengungkapkan beberapa prestasi yang dicapai oleh BUMN. Salah satunya prestasi PT Pertamina (Persero) yang berhasil menjalankan program BBM Satu Harga.

Program ini dinilai sukses mengingat sejumlah penduduk di daerah terpencil kini bisa mendapatkan harga BBM yang sama dengan harga BBM di Pulau Jawa.

"Ini adalah komitmen BUMN bahwa tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, tapi kita juga punya tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat juga," Rini mengatakan.

Sebelumnya, Pemerintah terus melanjutkan proses membentuk induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di berbagai sektor. Selain bertujuan untuk efisiensi, pembentukan holding BUMN guna memperkuat finansial perseroan.

Ketua Pusat Studi BUMN (PSB) Cyrillus Harinowo mengatakan, tujuan holding BUMN ialah untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan. 

"Kenapa Pusat Studi BUMN lahir karena kita mencoba mengangkat BUMN. Oleh karena itu ada satu obsesi. BUMN yang besar menggurita ini exposure-nya di media masih kurang," ujarnya di Jakarta, Kamis 7 Februari 2019.

Selama ini, berita atau informasi yang disuguhkan terhadap BUMN merupakan berita-berita yang cenderung negatif. Oleh sebab itu, PSB hadir guna menjawab manfaat BUMN di dalam negeri.

"Biasanya yang negatif atau insiden-insiden tertentu saja kalau diangkat (BUMN). Jadi Mudah-mudahan PSB ini akan terus menampilkan cerita BUMN kita," ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan, besarnya biaya infrastruktur yang digelontorkan pemerintah, menjadi peluang bagi BUMN bidang karya atau infrastruktur untuk berperan serta dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Kata dia, pemerintah harus mendorong peran serta badan usaha swasta (BUMS) bekerjasama dengan BUMN dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan skema kerja sama lainnya.

"Namun pemerintah tetap mengurangkan ketergantungan terhadap alokasi APBN, sehingga membuka peluang skema private investement fund kepada investor swasta, baik lokal maupun mancanegara," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: