Liputan6.com, Jakarta Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang sempat melanda Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu mengakibatkan permukaan tanah di sejumlah wilayah tersebut turun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lantas berinisiatif membangun tanggul sepanjang 7 kilometer (km) untuk melindungi daratan dari luapan air laut.
Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menyatakan, salah satu daerah yang mengalami penurunan permukaan tanah adalah Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
Advertisement
Baca Juga
"Sebagai contoh di daerah Talise, di sini tadinya tidak pernah kebanjiran, tapi sekarang di sini banjir. Untuk itu, kita buat tanggul pantai," ungkap dia di Jakarta, Senin (8/4/2019).
Fungsi tanggul ini bukan untuk menahan tsunami, melainkan hanya untuk mencegah ketinggian luapan air laut sehingga tidak masuk ke daratan.
"Jadi kita buat tanggulnya di sini lebih kurang 3 meter, bukan buat tsunami. Muka air laut tertingginya di sana sekitar 2,66 meter. Setelah ini dibangun di sini tidak kebanjiran," ucap dia.
Dia pun mengatakan, inisiasi proyek tanggul laut tersebut saat ini telah rampung tahap desainnya, dan tengah memasuki tahap lelang kontraktor. Bila tanggul ini telah terbangun, maka proses konstruksi bangunan lain di sampingnya bisa dimulai kembali.
"Kalau sekarang belum bisa, masih kumuh. Soalnya semua kotoran dari laut semua masuk ke sini,"Â ucap dia.
Â
Proyek Hunian Sementara Korban Bencana Sulteng Rampung Bulan Ini
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memulihkan infrastruktur di Sulawesi Tengah yang rusak akibat bencana. Salah satunya dengan menyediakan rumah Hunian Sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, menyampaikan presiden menginstruksikan penyelesaian pengerjaan konstruksi seperti huntara hanya dalam waktu dua tahun.
"Dalam Inpres (Instruksi Presiden) yang diberikan, kita hanya diberi waktu 2 tahun saja," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/4/2019).
Baca Juga
Secara target, pengerjaan huntara ini bisa rampung pada bulan ini. "Target pembangunan huntara selesai 24 April," ucap dia.
Menurut data, Kementerian PUPR menyediakan huntara di tiga kota Sulawesi Tengah yang sempat terkena bencana, seperti gempa bumi dan tsunami pada 2018. Kota tersebut, yakni Palu, Sigi dan Donggala.
Dari total 699 unit huntara di 72 lokasi yang bakal tersedia, sebanyak 629 unit atau sekitar 95,14 persen telah selesai pada 69 lokasi. Dengan rincian sebanyak 281 unit (98,17 persen) berdiri di Palu, 195 unit (95,71 persen) di Sigi, dan 153 unit (91,55 persen) di Donggala.
Terkait fasilitas, Arie menyebutkan, dalam 1 unit huntara yang memiliki 12 bilik ini tersedia ruangan seperti kamar mandi, WC tempat buang air, sampai dapur umum yang bisa digunakan secara bersama.
"Desainnya kita buat nyaman, ada ventilasinya. Dalam satu unit ada empat kamar mandi dan empat WC, serta satu dapur bersama. Kita juga sediakan saluran listrik dan air bersih di sana," tuturnya.
Â
Advertisement
Hunian Tetap
Tak hanya huntara, Kementerian PUPR juga berencana untuk membangun rumah hunian tetap (huntap) di beberapa lokasi tersebut. Namun, Arie menambahkan, proses konstruksinya sedikit terkendala oleh masalah pembebasan lahan.
Adapun nantinya, Huntap ini memiliki tipe 36 yang dibangun untuk tahan gempa dengan harga jual Rp 50 juta per unitnya.
"Kita sudah buka jalan akses, sudah siapkan lahan. Ketersediaan lahan jadi tantangan tersendiri. Kita terus menekan ini supaya ada biaya penghematan," ucap dia.
Â
Tonton Video Ini: