Sri Mulyani Mau Bawa RI Keluar dari Jebakan Kelas Menengah, Bisakah?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu sempat memaparkan rencana pemerintah untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan berpendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi secara rata-rata pada kisaran 6 persen selama periode 2020-2030 agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.

Apakah strategi tersebut bisa berhasil?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, Indonesia harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata diatas 7-8 persen bila ingin menjadi negara yang memiliki pendapatan tinggi.

"Terkait target yang reachable, upaya-upaya yang disampaikan Sri Mulyani juga harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 7-8 persen," imbuh dia kepada Liputan6.com, Minggu (16/6/2019).

Dia pun menegaskan, itu merupakan syarat minimal agar Indonesia bisa jadi sebuah negara maju dengan pendapatan per kapita diatas USD 12 ribu.

Sebagai catatan, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2018 lalu mengalami kenaikan menjadi USD 3.927. Sementara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai 5,3 persen.

Namun begitu, Bhima menyoroti pencapaian tersebut belum akan mampu mengangkat Indonesia keluar dari middle income trap. "Kalau hanya 5 persen sampai 2030 enggak akan lepas dari kelas menengah," tegasnya.

Secara prediksi, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap akan bertahan di angka 5 persen hingga 2030. Dengan begitu, Indonesia baru bisa naik tingkat menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2042.

"Stagnan di 5 persen. Kalau asumsi 5 persen, baru 2042 Indonesia bisa jadi negara maju," tandas Bhima.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan, kondisi ekonomi Indonesia di tengah gejolak global di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hadir dalam rapat paripurna di DPR. 

Agenda rapat kali ini yaitu tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas kerangka-kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2020.

"Berikut ini kami sampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI Kami baru saja kembali dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G-20 di Fukuoka, Jepang, di mana kondisi terkini perekonomian global masih dipenuhi tantangan dan ketidakpastian akibat eskalasi perang dagang, persaingan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas," kata dia, di ruang rapat paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

"Pertumbuhan ekonomi dunia dipangkas 0,3 persen menjadi hanya 2,6 persen menurut Bank Dunia, 3,3 persen menurut IMF, dan 3,2 persen menurut OECD," ungkapnya.

Sementara itu, pertumbuhan perdagangan global hanya mencapai 2,6 persen merupakan yang terendah sejak krisis keuangan global. Tekanan global, lanjutnya, menyebabkan kinerja ekspor Indonesia melambat.

Kendati demikian, Sri Mulyani meyakinkan semua pihak, kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan baik-baik saja.

"Namun perekonomian Indonesia tetap mampu menunjukkan ketahanannya dengan pertumbuhan di atas 5,07 persen didukung oleh permintaan domestik yang tetap terjaga dan kebijakan makro ekonomi fiskal dan moneter yang prudent dan sustainable namun supportiveterhadap ekonomi," kata dia.