Dibanding Diskon Pajak, Pengusaha Lebih Butuh Kepastian Pasar

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia Prama Yudha Amdan mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan anyar super deductible tax. Meskipun demikian, pihaknya memberikan catatan bahwa hal paling dibutuhkan industrinya saat ini adalah kepastian pasar.

"Di industri kami rantai tekstil yang jadi kendala kepastian pasar," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Rabu (17/7).

Dia menjelaskan bahwa kepastian pasar akan mendorong masuknya investasi. Jika investasi masuk, maka implementasi kebijakan tentu dapat didorong.

"Yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat baik potongan pajak. Cuma masalahnya itu tidak akan berhasil kalau investasinya tidak mengambil tempat," urai dia.

Menurut dia, sejauh ini cukup banyak industri yang siap berinvestasi di Indonesia. Namun, masih wait and see sebab belum ada jaminan bahwa produknya akan terserap atau tidak.

"Pertanyaannya kenapa invest enggak jadi. Cuma ada gempuran arus impor masuk barang yang menyebabkan tidak semua utilisasi dalam negeri bisa terserap. Akibatnya produk-produk yang ada di dalam negeri pun tidak bisa diserap pasar. Akibatnya invesment tanda tanya saya masuk atau tidak," jelas dia.

"Kalau dilihat riilnya kita ada 22 perusahan cukup besar sudah ada readyness untuk invest. Cuma belum mau masuk belum ada karena return kita 3 sampai 5 tahun," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan kebijakan super deductible tax tidak berdiri sendiri, tapi didukung oleh kebijakan lain yang memberikan kepastian pasar dan kepastian usaha bagi investor.

"Jadi dalam pandangan kami kebijakan ini baik. Cuma harus ada pendahuluannya dulu. Perbaiki dulu pasarnya, iklim investasinya masuk setelah itu baru implementasi. Jadi kalau pertanyaan apakah ini disambut baik, disambut baik. Apakah dipakai, belum tahu," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, pada Selasa (25/6/2019). 

Dikutip dari laman Setkab, Selasa (9/7/2019), hal tersebut berdasarkan pertimbangan untuk mendorong investasi pada industri padat karya, mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia, mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan daya saing, serta mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dengan perubahan itu, maka Pasal 29 PP tersebut berubah menjadi:

1. Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Industri pionir sebagaimana dimaksud merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.