Pemadaman Listrik Berpotensi Ganggu Ketahanan Keamanan

Liputan6.com, Jakarta - Pemadaman listrik yang dialami sebagian Jawa sejak Minggu (5/8/2019), tidak hanya mengkhawatirkan ketahanan energi tetapi ketahanan keamanan nasional.

Wakil Ketua Umum PAN yang juga menjadi Anggota Bara Hasibuan‎ mengatakan, pemadaman listrik menunjukan Indonesia lemah terhadap serangan keamanan. Sebab melumpuhkan berbagai sektor di antaranya telekomunikasi, transportasi dan industri keuangan.

"Ini menyangkut ibu kota. Kita tidak bisa komunikasi, transportasi, tidak bisa mengambil uang dari ATM, pelayanan M- banking. Ini menunjukkan peristiwa ini menunjukan bagaimana kita rentan terhadap serangan,"‎ kata Bara, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

‎Menurut Bara, yang paling lemah atas pemadaman listrik adalah sistem digital. Pasalnya, dengan kondisi listrik padam pertahan kurang dan bisa saja peretas menyerang sistem siber Indonesia.

‎"Bisa saja semuanya mati. Ini kan menimbulkan inspirasi bagi orang tidak bertanggung jawab misalnya cyber attack," ‎tuturnya.

Bara memandang, pemadaman listrik disebagian Jawa tidak hanya menyangkut ketahanan energi tetapi juga ketahanan keamanan nasional.

"Ini bukan hanya ketahanan energi, ketahanan nasional‎," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PT PLN (Persero) melaporkan kondisi pasokan listrik yang sudah normal ke Komisi VII DPR, setelah sebagian Jawa mengalami pemadaman ‎sejak Minggu (4/8/2019).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, PLN sudah memberikan penjelasan penyebab pemadaman listrik dan berdiskusi untuk menghindari peristiwa serupa tidak terjadi lagi dengan Komisi VII DPR. 

"Kami bersama direksi PLN yang lain bertemu dengan komisi VII DPR dalam rangka memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi pada hari Minggu 4 Agustus 2019," kata Inten, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

I‎nten melanjutkan, PLN juga melaporkan kondisi terkini kelistrikan yang sudah normal untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sejak Senin (5/8/2019) untuk wilayah Jakarta kemudian diikuti wilayah lainnya.

"Nah Alhamdulillah sudah selesai dan kami sampaikan pada Komisi VII DPR," tuturnya.

Menurut Inten, PLN sedang melakukan investigasi mencari penyebab gangguan transmisi pada sirkit utara Ungaran-Pemalang sistem Jawa Bali 500 kilo Volt (kV) sehingga mengakibatkan pemadaman listrik di sebagian Jawa. Jika proses investigasi sudah selesai, hasilnya akan dilaporkan ke Komisi VII DPR.

"Kami mohon waktu untuk lakukan-langkah investigasi dan kami sepakat untuk melaporkan hasil investigasi ini secara berkala kepada Komisi VII karena beliau wakil rakyat dalam rangka ikut mengawasi bagaimana proses invetsigasi ini bisa lebih komprehensif,"tandasnya.  

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengaku mendapat keluhan dari para pelaku industri terkait pemadaman listrik massal di hampir seluruh Pulau Jawa. Menurut dia, salah satu yang mengadu kepada yaitu, pelaku industri di sektor petrokimia.

"Ada beberapa. Sektor petrochemical kan biasanya produksinya 24 jam. Jadi dengan listrik berhenti dia berhenti dan untuk recovernya butuh waktu," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8/2019).

Dia mengatakan pemadaman listrik sangat berdampak besar di hampir semua sektor industri, khususnya yang berproduksi 24 jam setiap harinya. Kendati begitu, dia belum mengetahui secara pasti berapa total kerugian sektor industri akibat pemadaman listrik.

"Terutama terkait dengan komitmen ekspor. Komitmen ini kan terganggu. Biasanya kan sudah ada schedule-nya dan pabrik mendadak berhentikan schedule pengiriman juga terganggu," jelasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menegur para jajaran direksi PT PLN Persero terkait aliran listrik yang mati di hampir seluruh Pulau Jawa. Jokowi heran mengapa backup plan PLN tidak berjalan baik saat pemadaman listrik.

Hal itu dikatakan Jokowi saat bertemu Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani dan jajaran direksi lainnya di Kantor PLN Pusat Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

"Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik," kata Jokowi.