Istana: Penerapan Teknologi Penting untuk Tingkatkan Layanan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yanuar Nugroho menegaskan pentingnya implementasi teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, keberhasilan implementasi teknologi digital di sektor pemerintah tidak diukur dari aplikasi digital yang dimiliki atau terpasang di lembaga pemerintah.

"Anda punya mobile phone, punya smartphone tidak berarti anda langsung cerdas lho. Sama. Menginstal komputer atau pasang aplikasi di Kementerian enggak langsung kementerian langsung cerdas," kata dia, dalam Forum Merdeka Barat, di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis (8/8).

"Tujuan pemerintah elektronik yang nanti ujungnya ASN harus cerdas itu, kriteria keberhasilannya tanda bahwa itu berhasil bukan berapa banyak aplikasi elektronik yang dipasang," lanjut dia.

Keberhasilan implementasi teknologi, atau e-government mesti dilihat dari dampaknya kepada masyarakat. Sebab implementasi teknologi harus memiliki manfaat langsung yang dinikmati masyarakat.

"Tapi manfaat langsung untuk publik itu kelihatan tidak. Reforma agraria jalan enggak? Bantuan sosial tepat sasar atau tidak, SDG's tercapai atau tidak dan seterusnya," tegas dia.

"Jadi sekali lagi indikator keberhasilan pemerintah dalam zaman digital ini bukan karena otomatisasi, tapi lebih dekat ke rakyat, trust terbangun,"

Implementasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan dan birokrasi ujung-ujungnya harus bermuara pada makin mudahnya masyarakat mendapatkan pelayanan. Juga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

"Orang makin percaya pada pemerintah. Karena bisa mengeluh kapan saja, bisa protes apa saja, dan ditanggapi. Tembok tebal yang memisahkan birokrasi dengan rakyat dihancurkan," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong percepatan perbaikan pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!).

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan SIPP, Muhammad Imanuddin mengatakan, hal ini memang perlu dilakukan agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi standar pelayanan yang berada, serta pengaduan pelayanan publik di seluruh Indonesia.

"Pada tahun 2020-2024, SIPP akan menjadi aplikasi umum nasional yang akan digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga/pemda untuk mempublikasikan standar pelayanan setiap instansi," jelas dia di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Dia menyatakan, pengembangan yang dirumuskan merupakan perbaikan dari sisi kebijakan dan aplikasi.

"Road map yang dirancang secara bersama ini akan menjadi panduan dalam mencapai visi pelayanan prima pada tahun 2024," lanjut dia.

Dalam sebuah rapat kerja pengembangan SIPP dan SP4N-LAPOR! beberapa waktu lalu, ia meneruskan, peserta rapat meninjau ulang fitur-fitur yang sudah ada untuk bisa lebih mengembangkan aplikasi.

"Masukan yang diberikan yakni mengenai pengembangan aplikasi yang telah dibuat sebelumnya, perbaikan fitur dashboard eksekutif, dan fitur statistik dan reporting," jelasnya.

Hasil kolaborasi antar lembaga ini diharapkan bisa menghasilkan kebijakan dan aplikasi yang bisa menjawab perkembangan dan kebutuhan berbagai stakeholder, terutama memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat.

"Untuk menuju layanan prima 2024, diharapkan kementerian/lembaga dan pemda dapat bersinergi untuk menuju SMART Government," tegas Iman.

Reformasi Birokrasi Indonesia mendapat pujian dari negara tetangga Malaysia. Graduate School of Business Malaysia National University, John Xavier mengatakan, reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Indonesia sudah sangat baik.

Indonesia dinilai memiliki komitmen kuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih baik dan lebih efisien. Selain itu, pemerintah Indonesia dirasa berkomitmen untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat.

"Saya rasa reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan sangat baik. Indonesia telah membuat suatu awalan yang baik," ujar dia dalam keterangan resmi di acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin (18/3/2019).

Dia melanjutkan, di Malaysia, reformasi birokrasi telah menjadi prioritas utama agenda pemerintah, serta arah dan tujuannya pun sama dengan yang dilakukan di Indonesia, seperti penerapan e-government dan performa kinerja. 

"Kita berada di jalur yang sama dan reformasi administrasi publik adalah mengenai meningkatkan pelayanan publik. Saya rasa Indonesia dan Malaysia, dan negara lainnya juga, bergerak ke arah yang sama. Beberapa negara mungkin lebih lambat progresnya, tapi itu dikarenakan sejarah yang mempengaruhi," ujar dia.