Menteri Bambang Ajak Rusia Tambah Investasi di Indonesia

Liputan6.com, Vladivostok - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengajak Rusia untuk menambah skala investasi mereka di Indonesia. Sektor energi dipandang ideal untuk kerja sama antar dua negara.

Peningkatan investasi merupakan salah satu fokus rencana pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah memberikan peluang bagi para investor keuangan dan strategis untuk masuk dan meningkatkan dukungan investasi di Indonesia.

"Saya percaya, hal ini juga menjadi peluang besar bagi investor dan pebisnis Rusia untuk dapat meningkatkan skala investasi di Indonesia,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di depan Chairman of Russia–ASEAN Business Council Ivan Polyakov dalam Russia–ASEAN Business Dialogue, Kamis (5/9/2019) waktu setempat.

Potensi kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia juga diperkuat dengan pengesahan Rencana Kerjasama Energi ASEAN-Rusia 2016-2020.

Rusia merupakan salah satu delapa delapan mitra dagang terbesar di ASEAN. Di Indonesia, total investasi Rusia sudah mencapai USD 2,18 juta berdasarkan data Badan Penanaman Modal yang dikutip Bappenas.

Investasi asing merupakan salah satu cara alternatif inovatif untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia tanpa terlalu membebankan anggaran negara. Ini tak terlepas dari salah satu prioritas pemerintah pada lima tahun ke depan, yakni efisiensi anggaran negara.

“Indonesia telah mengembangkan paradigma baru dalam berinvestasi di bidang infrastruktur, di mana alokasi anggaran negara menjadi sumber daya terakhir untuk membangun infrastruktur atau untuk membayar kembali pembiayaan investasi awal. Untuk itu, pemerintah secara sistematis memanfaatkan pembiayaan sektor swasta dan akan lebih memaksimalkan pembiayaan alternatif untuk pembangunan," ujar Menteri Bambang.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Untuk mendorong kontribusi sektor swasta dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah memulai pendekatan pembiayaan inovatif yang mendorong sinergi anggaran negara dan swasta, yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Skema KPBU di Indonesia mencakup siklus keseluruhan proyek infrastruktur, dari tahap perencanaan hingga tahap transaksi di mana suatu proyek ditenderkan dan diperkirakan akan mencapai financial closing sebelum dibangun dan dioperasikan.

KPBU dan PINA juga dapat digabungkan dalam implementasi proyek. Peran KPBU sangat penting dalam perencanaan, persiapan hingga perjanjian utama ditandatangani, sementara PINA juga berperan penting dalam membantu proses pembiayaan untuk mencapai financial closing, terutama pada proyek dengan Internal Rate Return (IRR) di atas 13 persen.

Menteri Bambang menyebut gabungan skema KPBU dan PINA ini sangat penting untuk memajukan sejumlah besar proyek pada pipeline setiap skema menuju financial close dan pada akhirnya konstruksi dan tahap operasional.

"Hingga saat ini, skema KPBU sendiri memiliki 86 proyek dengan nilai estimasi lebih dari USD 40 miliar dalam pipeline, sedangkan skema PINA memiliki 30 proyek dengan nilai estimasi lebih dari USD 50 miliar dalam pipeline,” pungkas Menteri Bambang.

Masih di Vladivostok, Menteri Bambang juga menjelaskan rencana pemerintah dalam lima tahun ke depan yang mana Indonesia akan fokus pada lima prioritas. Ini ia ungkap pada acara Countries Competing for Economic Growth: What is Russia’s Plan? dalam rangkaian Eastern Economic Forum (EEF).

Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama yang menghubungkan dengan kawasan produksi rakyat, seperti kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, perkebunan dan tambak rakyat.

Kedua, membangun SDM, dengan titik beratnya pada kesehatan ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan manajemen talenta, serta dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.

Ketiga, meningkatkan investasi yang ditujukan untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, dengan cara mempercepat proses perizinan dan menghilangkan semua hambatan investasi.

Keempat melakukan reformasi birokrasi agar kelembagaan lebih sederhana dan lincah, serta perubahan pola pikir untuk cepat melayani dan cepat memberikan perijinan.

Kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN, fokus untuk memberikan manfaat pada rakyat, baik berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial dan kesejahteraan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, Rasio Gini mencapai 0,370-0,374, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54.