Pilpres AS 2024: Donald Trump dan Kamala Harris Sama-sama Catat Sejarah kalau Menang

Kabinet Jokowi Gemuk atau Ramping, Ini Kata Ekonom

Indeks pemerintahan Bank Dunia memasukan stabilitas politik sebagai satu indikator positif pemerintah.

oleh Bawono Yadika diperbarui 22 Okt 2019, 16:00 WIB

Diterbitkan 22 Okt 2019, 16:00 WIB

Usai Pelantikan Presiden, Jokowi Kembali ke Istana Merdeka

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) berjalan saat tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Usai dilantik menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya, Jokowi langsung kembali ke Istana Merdeka. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom dan analis menilai gemuk atau kurusnya kabinet baru Presiden Joko Widodo bukanlah sebuah masalah. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menilai koalisi ramping memang lebih ideal, tetapi koalisi gemuk asal berkualitas juga punya sisi positif, yakni stabilitas politik.

"Masalahnya koalisinya cukup besar bahkan partai yang oposisi ingin masuk juga. Saya rasa ini tak bisa dihindarkan juga," ujar Fithra kepada Liputan6.com, Selasa (22/10/2019).

Dia mengingatkan jika indeks pemerintahan Bank Dunia memasukan stabilitas politik sebagai satu indikator positif pemerintah. Dia pun berharap para calon menteri dari partai politik memiliki kualitas mumpuni menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Pasalnya, kementerian di kabinet lalu masih belum terlalu paham soal Revolusi Industri 4.0, seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Kehadiran sosok muda seperti Nadiem Makarim, Wishnutama, dan Erick Thohir diharapkan bisa membawa perubahan positif.

"Di periode pertama suatu hal yang kurang di kabinet Jokowi karena terkait ekosistem 4.0 sendiri masib gagap, masih lempar-lemparan," ujar dia.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menyebut koalisi gemuk karena banyak partai politik bukanlah suatu masalah. Hal yang dia tekankan lebih kepada kapabilitas dan kredibilitas menteri.

"Saya pikir kalau dari kalangan politisi profesional kenapa enggak? Asal dia kerja dan punya integritas, bersih dari korupsi," jelas dia.

"Saya pikir sejauh ini orang-orang partai yang dipanggil sudah punya cukup berkompetisi jadi tidak ada masalah," imbuhnya.

Kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga disambut baik kedua ekonom. Bagi Josua, kehadiran Sri Mulyani bisa memberikan sentimen positif dari luar negeri yang menantikan sosok yang kredibel dan prudent dalam mengelola APBN.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Sri Mulyani: Presiden Jokowi Tugaskan Saya Tetap jadi Menteri Keuangan

Sri Mulyani, Siti Nurbaya dan Agus Gumiwang Siap Jadi Menteri Lagi

Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja Jilid I Sri Mulyani tiba di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Dalam keterangannya, Sri Mulyani menyatakan dirinya diminta untuk tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Jokowi Jilid II. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sri Mulyani Indrawati menyatakan dirinya diminta untuk tetap menjadi menteri keuangan dalam kabinet Jokowi jilid II.

Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pagi ini.

"Saya bertemu Bapak Presiden dan mendengar arahan beliau apa yang akan dicapai pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Sri Mulyani juga memastikan jika dirinya tetap diminta untuk menjadi Menteri Keuangan di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Beliau menugaskan saya tetap menjadi Menteri Keuangan dan menggunakan kebijakan fiskal untuk membantu menteri lain, terutama bekerja dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan lain-lain," jelas dia.

Sebegai informasi, Sri Mulyani tiba di Istana Kepresidenan pukul 09.00 WIB. Dengan mengenakan kemeja putih, Sri Mulyani menjadi sosok pertama pada hari ini yang bertemu Presiden Jokowi di Istana.

Lanjutkan Membaca ↓