Suntikan Rp 152 Triliun ke BUMN Mayoritas Pelunasan Utang dari Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti perbincangan beberapa pihak soal stimulus yang dikucurkan untuk BUMN di tengah pandemi Corona.

Tercatat, pemerintah memberikan dana Rp 152 triliun untuk beberapa BUMN, meliputi pencairan piutang, dana talangan dan penyertaan modal negara (PMN).

Erick bilang, sebagian besar dana yang diterima BUMN adalah piutang negara selama 3-4 tahun yang belum dibayarkan, yang nilainya mencapai lebih dari Rp 90 triliun.

"Makanya, BUMN awalnya minta ke pemerintah, tolong utangnya dibayar, nilainya kan kelihatan tinggi, kemudian ribut BUMN dikasih Rp 150 triliun, tapi jangan lupa Rp 90-an triliun lebih ini utang pemerintah yang 3-4 tahun belum dibayar," ujar Erick dalam diskusi virtual, Jumat (29/5/2020).

Lanjut Erick, kebanyakan piutang negara tersebut berasal dari perusahaan sektor energi, seperti listrik dan bahan bakar minyak, sehingga penting untuk roda ekonomi apalagi pertumbuhan dunia usaha.

"Listrik, kalau listriknya ada masalah nggak ada pertumbuhan ekonomi apalagi dunia usaha. Bensin juga, meskipun sekarang turun drastis karena lagi pada di rumah, kan tetap ada hal yang perlu bensin dan solar," jelasnya.

Selain itu, sektor pertanian dan perkebunan seperti perusahaan pupuk juga perlu diperhatikan karena berkaitan dengan pangan masyarakat.

Sisanya, kata Erick, ialah dana talangan yang memang diberikan namun dengan status pinjaman. Artinya, ketika perusahaan yang dapat dana talangan sudah bisa bangkit dan menjaga profitabilitas, dana tersebut harus dibayarkan kembali.

"Lalu yang dapat PMN itu Permodalan Nasional Madani, Jamkrindo, Askrindo, Hutama Karya untuk infrastruktur di Sumatera, nah kenapa, karena logistik musti jalan nggak hanya di Jawa tapi juga di Sumatera karena di sana penduduknya juga besar," ujarnya.