Tak Mau Kasus Jiwasraya Terulang, Erick Thohir Ingin Bentuk Holding Dana Pensiun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir masih menyesali kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Untuk itu, ia tak mau skandal serupa terulang pada perusahaan dana pensiun di bawah BUMN.

"Terus terang kasus Jiwasraya itu berat. Dimana mohon maaf, kalau kita tahu bisnis dana pensiun itu untuk orang kecil. Tidak perlu juga menjanjikan suatu return yang gila-gilaan," kata Erick, seperti dikutip Jumat (3/7/2020).

Menurut dia, seharusnya bisnis yang aman ditujukan bagi pensiunan cukup dengan berinvestasi pada surat utang negara saja.

"Sebenarnya cukup surat utang negara dibeli, atau kita beli yang untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang yang return-nya 7 persen. Atau paling aman deposito aja," imbuhnya.

Tak ingin kasus Jiwasraya terulang, Erick Thohir berencana untuk coba membentuk holding dana pensiun BUMN. Saat ini, ia tengah mempelajari dasar hukum pembentukan holding tersebut.

"Kita sedang coba konsolidasi dana pensiun ini. Tapi legal hukumnya ini lagi kita lagi pelajari, karena dana pensiun ini di bawah kebanyakan yayasan atau pendiri, ini menjadi tidak mudah," ungkap dia.

Untuk tahap awal, ia bakal menggabungkan beberapa perusahaan dana pensiun besar. "Saya berusaha dana pensiun BUMN kita coba konsolidasi. Mungkin awalnya 3-4 dana pensiun besar, nanti pelan-pelan bisa menyeluruh mudah-mudahan," tandas Erick Thohir.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri BUMN Erick Thohir berencana menggabungkan bank-bank syariah milik perusahaan negara pada Februari 2021.

Sebanyak 3 bank syariah yang masuk dalam daftar tersebut yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

"Kita coba sedang kaji bank-bank syariah kita ini nanti semua kita coba merger-in. Insya Allah Februari tahun depan jadi satu. Bank Syariah Mandiri, BNI, dan BRI," ujar dia dalam sesi webinar, Kamis (2/7/2020).

Merger bank syariah diyakini akan membuka opsi-opsi pendanaan baru kepada pihak nasabah di Tanah Air.

"Namanya pendanaan macam-macam kan, ada mahal, murah, syariah, kita mesti welcome semuanya itu," cetus dia.

Menurut dia, potensi bank syariah di Indonesia pun besar, lantaran mayoritas penduduknya Muslim.

"Lalu kenapa saya menginginkan merger syariah, karena Indonesia yang penduduk muslim terbesar tidak punya fasilitas itu. Nah, kalau syariah di-merger ia bisa menjadi top bank yang menjadi alternatif pilihan," tutur dia. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, dirinya terus memperketat pengawasan di perusahaan milik negara untuk mencegah tindak korupsi. Tanpa bermaksud menuduh, ia mengatakan peran BUMN pada masa kepemimpinan sebelumnya tidak jelas.

"BUMN dulunya pegang peran ganda untuk pelayanan publik. Problemnya, garis merah tak jelas, direksi campur adukan penugasan dan bisnis tak benar. Makanya terjadi korupsi," keluhnya dalam sesi webinar, Kamis (2/7/2020).

Menurut data yang ia pegang, saat ini sudah ada 53 kasus Korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara. "Ya memang sekarang ini sudah 53 kasus korupsi yang saya temukan saat ini," ujar Erick Thohir.

Oleh karenanya, ia kemudian memetakan mana saja BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, bisnis, atau campuran dari keduanya. Langkah itu dimaksudkan agar tidak timbul kecurigaan antar sesama perusahaan pelat merah.

"Ini kita mapping supaya KPI (Key Performance Indicator) direksi jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lain," jelas dia.

Erick pun berkomitmen untuk terus melakukan restrukturisasi dan konsolidasi dalam merampingkan struktur BUMN.

"Kami tidak sempurna di BUMN. Kami terus melakukan restrukrisasi, konsolidasi dan tranformasi, jadi kita punya penugasan yang jelas dan sebagai korporasi," tukas Erick Thohir.