Sri Mulyani Kerja Keras Agar Indonesia Tak Masuk Jurang Resesi

Pemerintah melalui belanja negara yang ada di dalam APBN akan terus berjuang agar Indonesia tak masuk jurang resesi.

oleh Liputan6.com diperbarui 18 Agu 2020, 10:16 WIB
Diterbitkan 18 Agu 2020, 10:15 WIB
Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Realisasi defisit APBN pada Januari lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp37,7 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah sangat serius mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020. Hal itu dilakukan agar Indoensia tidak masuk jurang resesi. Mengingat pertumbuhan ekonomi di kuartal II minus 5,32 persen.

“Resesi itu artinya kalau minimal dua kuartal berturut-turut pertumbuhannya (ekonomi) secara year-on-year-nya negatif. Kita sudah mengalami dikuartal kedua -5,32 persen. Jadi, kalau kita ingin kuartal ketiga tidak negatif, maka seluruh kontribusi dari pertumbuhan ekonomi harus diupayakan bisa tumbuh kembali,” kata dia di Jakarta, seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Selasa (18/8/2020).

Terdapat dua variabel yang penting dalam menumbuhkan ekonomi di Indonesia. Pertama adalah konsumsi dan kedua adalah investasi. Kedua variabel tersebut mampu menyumbangkan hampir 90 persen dari keseluruhan ekonomi Indonesia.

Untuk itu, Bendahara Negara ini menegaskan bahwa pemerintah melalui belanja negara yang ada di dalam APBN akan terus berjuang untuk bisa menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat agar konsumsi masyarakat bisa pulih kembali.

Selain itu, belanja negara juga akan digunakan untuk mengembalikan kepercayaan pada dunia usaha dan juga sektor perbankan, sehingga kredit usaha tetap berjalan dan dunia usaha masih bisa bergulir kembali.

“Kita berharap dalam dunia usaha serta UMKM, dengan penempatan dana pemerintah di dalam perbankan bisa mendorong kembalinya kredit modal kerja, baik di perusahaan-perusahaan utama yang labor intensif, dan juga dari UMKM. Dengan menempatkan dana di perbankan, pemerintah memberikan penjaminan," kata dia.

Beberapa upaya di atas semuanya dilakukan pemerintah melalui policy, agar dunia usaha di sektor investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat serta kegiatan konsumsi masyarakat bisa kembali pulih. Sehingga tu bisa menjadi katalis untuk bisa mendorong dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kembali.

 

 

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan video pilihan berikut ini:


Gunakan Semua Instrumen

Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Pada kesempatan yang sama, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan bahwa pemerintah menggunakan semua instrumen serta sumber daya agar bisa berkontribusi guna mengungkit pertumbuhan ekonomi, baik itu secara sektoral melalui Kementerian/Lembaga maupun secara regional melalui Pemerintah Daerah (Pemda).

Penambahan anggaran pada Pemda selain dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kini Pemda juga bisa menyampaikan permohonan pinjaman. Hal tersebut sudah pernah dilakukan dengan perjanjian kerjasama antara Pemda DKI, Jawa Barat, dan Banten dengan PT. SMI pada akhir Juli lalu.

“Pemerintah Daerah sekarang bisa mendapatkan tambahan selain dari DAK maupun DID. Mereka bisa juga pinjam seperti yang kemarin dilakukan DKI, Jawa Barat dan Banten, dan sekarang ada Sulawesi Utara, lalu Bali. Ini semuanya akan kita upayakan agar daerah juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita,” tutupnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya