Luhut Bentuk Satgas Gabungan Percepat Realisasi Investasi Australia di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas memfasilitasi, mempercepat dan merealisasikan investasi Fortescue Metals Group (FMG) dari Australia.

Sebab Pemerintah Indonesia dan Pengusaha Australia telah menyepakati kerja sama pembangunan industri hijau di tanah air.

"Penandatanganan Akta Kesepakatan bertujuan untuk memberikan kerangka koordinasi melalui satgas gabungan," kata Luhut dalam sambutan di acara Penandatanganan MoU Indonesia-Australia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).

Luhut menuturkan pada industri hijau ini akan ada pembangunan 60 GW listrik tenaga air dan 25 GW energi terbarukan yang berasal dari tenaga panas bumi. Investasi ini juga tidak termasuk infrastruktur pendukungnya sebab akan menelan dana hingga puluhan miliar dolar.

"Investasi ini tidak termasuk infrastruktur pendukungnya, akan memakan puluhan miliar dolar," kata dia.

Meski tidak menyebutkan rincian total investasi dari perusahaan Andrew Forest, namun Luhut menyebut, nilainya besar dan bakal berdampak positif bagi Indonesia.

"Ini investasi besar yang akan memberikan dampak positif bagi Indonesia," kata dia.

Dia melanjutkan, Indonesia dan Australia memiliki potensi dalam mengelola energi terbarukan. Sehingga jika berkolaborasi akan menjadi pemain utama dalam industri ini secara global.

"Indonesia dan Australia dapat berkolaborasi dan menjadi kuncinya pemain energi terbarukan dan industri hijau di arena global," katanya mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan ada 17 provinsi di Indonesia yang telah mendapatkan anggaran untuk penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah tahap I. Sementara sisanya, akan diteruskan pada tahap II di 2021 mendatang.

“Pada tahap pertama, kami sudah mendapat anggaran untuk 17 provinsi. Jadi 17 provinsi lainnya itu kita akan lakukan pada 2021,” ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI, Kamis (27/8/2020).

“Nah ini saya perjuangkan, karena ini perintah Komisi VI. Kalau saya tidak menggolkan ini, nanti komisi VI menganggap saya tidak punya kapasitas untuk bisa mewujudkan gagasan besar Komisi VI,” imbuh Bahlil.

Melalui peta potensi dan peluang investasi daerah ini, Bahlil menjelaskan akan adanya transparansi. Sehingga seluruh komponen investasi dapat terinventaris dengan baik.

“Jadi kalau bicara tambang di Sulawesi Utara tambangya apa, berapa isinya, berapa hektar, status lahannya apa, berapa investasinya. irr-nya bagaimana. Jadi kalau kita bicara pariwisata di Banyuwangi dengan bungkusan yang begitu rapi, tapi apakah betul bungkusan ini sama dengan kondisi lapangan atau tidak kira-kira begitu, nanti outputnya seperti itu,” jelas Bahlil.

Selain itu juga implikasinya secara sosial. Dimana ketika suatu perusahaan atau investasi beroperasi/berhenti beroperasi, maka resiko sosialnya lebih bisa diantisipasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 berada di 0 persen hingga minus 2 persen. Kondisi itu mempertimbangkan dari beberapa indikator pemulihan ekonomi di Juli yang belum berdampak.

"Kalau indikator di Juli di kuartal III down side risk tetap suatu risiko nyata. Kuartal III 0 sampai negatif 2 persen. Pergeseran karena pergerakan belum solid," kata dia dalam APBN Kita, di Jakarta, pada Selasa 25 Agustus 2020.

Bendahara Negara ini menambahkan, jika kondisi kuartal III mengalami negatif, sekalipun pemerintah sudah all out secara kebijakan, maka akan sulit masuk di zona netral atau 0 persen di akhir tahun. Sehingga konsumsi rumah tangga dan investasi di kuartal III dan IV sangat menentukan.

"Makanya presiden minta pemerintah untuk masuk ke faktor-faktor investasi. Investasi di kuartal III dan kuatal IV bisa pulih atau dekati 0 persen," katanya.

"Outlook kita sangat tergantung konsumsi dan investasi dan pemerintah akan lakukan kebijakan untuk kembalikan kepercayaan itu," tandas Sri Mulyani.