Vaksinasi Covid-19 dan UU Cipta Kerja jadi Kunci Pemulihan Ekonomi di 2021

Liputan6.com, Jakarta - Dunia usaha tengah menunggu kepastian vaksinasi covid-19. Dengan adanya kepastian tersebut, dunia usaha akan lebih mudah menyusun rencana usahanya dalam membantu pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menjelaskan, vaksinasi terkait dengan konsumsi masyarakat. Terlebih, konsumsi memiliki porsi besar dalam perekonomian Indonesia.

"Dengan vaksinasi ini kalau kita lihat relate-nya ke konsumsi. Kita ketahui konsumsi kurang lebih kontribusinya 56-57 persen dari perekonomian kita," ujar dia dalam Economic Outlook 2021: Memacu Pertumbuhan di Tengah Pandemi, Selasa (24/11/2020).

Disamping itu, Rosan juga menyebutkan efektivitas implementasi Undang-undang Cipta Kerja sebagai salah satu kunci pemulihan ekonomi khususnya dunia usaha.

"Kami melihatnya game changer di 2021 ada dua. Satu vaksinasi. Dua, UU Cipta Kerja,” ujar dia.

Rosan menjelaskan, adanya vaksinasi akan menekan ketidakpastian dan memunculkan optimisme dunia usaha, sekaligus menggugah kepercayaan masyarakat untuk spending. Sehingga roda perekonomian dapat berputar dan perlahan pulih.

Sementara melalui UU Cipta Kerja, Rosan mengaitkannya dengan investasi. Dalam catatannya, kontribusi investasi pada perekonomian Indonesia adalah sebesar 30-31 persen. Sehingga melalui UU ini diharapkan dapat meraup investasi untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Dengan itu, harapannya kepercayaan ada, beban usaha berkurang, iklim investasi meningkat, produktivitas meningkat dan ujungnya lapangan kerja tercipta lebih baik. Oleh karena itu harapannya ini akan lebih memberikan kepastian di dalam negeri. Insyaallah dengan UU cipta kerja ini bisa jadi game changer kedua melalui investasi," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Plt. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti memastikan pemerintah berkomitmen penuh untuk mempercepat proses proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19. Tercatat ada empat strategi masif yang tengah dijalankan pemerintah.

"Memang pandemi Covid-19 ini membutuhkan resep khusus di masa ekonomi yang sulit ini. Namun, Pemerintah terus berupaya untuk mengatur ekonomi dan mempercepat akselerasi (pemulihan ekonomi)," ujarnya dalam webinar Unilever Kolaborasi dan Aksi Bersama Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan, Senin (23/11/2020).

Pertama, mengedepankan kebijakan terkait penanganan penyebaran virus Covid-19. Sebab, kebijakan untuk memerangi virus mematikan asal China itu dinilai bersifat penting dan mendesak untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional nasional.

"Belajar dari Vietnam yang sudah mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif 2,6 persen pada kuartal III lalu. Ternyata kunci penting Vietnam adalah dengan kebijakan mengendalikan virus (Covid-19) dengan ketat," paparnya.

Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di masa kedaruratan kesehatan ini. Yakni dengan meningkatkan intensitas dan kualitas proses sosialisasi protokol kesehatan.

"Karena masih banyak masyarakat yang belum patuh protokol kesehatan. Sehingga mempengaruhi kasus peningkatan positif (Covid-19) secara harian," ucapnya.

Ketiga, memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat ataupun pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Diantaranya melalui penyaluran subsidi, bantuan sosial, serta restrukturisasi. "Ini untuk menahan agar ekonomi stabil," imbuh dia.

Terakhir, memperkuat manfaat kebijakan fiskal bagi masyarakat, korporasi, serta stabilitas sektor keuangan di masa penuh ketidakpastian akibat pandemi ini. Sehingga akan mempercepat proses proses pemulihan ekonomi nasional.

Merdeka.com 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 diperkirakan masih akan mengalami tantangan yang berat. Sebab, masih ada ketidakpastian yang tinggi terkait kelangsungan pandemi Covid-19.

Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, kinerja sektor riil pada dua bulan terakhir terlihat stagnan. Padahal sebelumnya mengalami perbaikan yang cukup signifikan setelah penurunan terdalamnya pada kuartal II/2020.

David menilai, pemulihan ekonomi akan sangat bergantung pada kecepatan eksekusi vaksinasi Covid-19 pada tahun depan.

"Kalau (vaksinasi) bisa di semester I, akan mempercepat pemulihan di tahun depan. Kalau tertunda hingga semester II, lalu kasus Covid-19 tinggi, lalu PSBB on dan off, pemulihan akan terkendala," jelas dia dalam Webinar INDEF - Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021, Rabu (18/11/2020).

Tingginya kasus Covid-19 yang dibarengi tarik ulur PSBB terjadi di DKI Jakarta memengaruhi prospek pemulihan ekonomi di daerah lainnya. Sebab, kontribusi DKI Jakarta terhadap PDB mencapai sekitar 16 persen dan kontribusi terhadap total tabungan atau dana pihak ketiga (DPK) nasional mencapai 55 persen.

"Jika distribusi vaksin bisa selesai di semester I tahun depan, komoditas pulih, dan aturan turunan omnibus law bisa selesai dan bisa dieksekusi, kita berharap GDP growth kita bisa ke arah 4 sampai 5 persen," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyebutkan hal serupa. Dimana kunci utama pemulihan ekonomi adalah penanganan pandemi Covid-19.

Namun, Eko memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 hanya akan mencapai kisaran 2,5 -3 persen. Hal ini merujuk pada sektor riil yang pada tahun depan diperkirakan masih berjalan sekitar 50 persen dari kapasitasnya.

“Indonesia terlihat pemulihan sudah terjadi, tapi belum kembali seperti tahun lalu,” kata dia.