PT SMI Kantongi Dana Investasi SDGs Rp 43 Triliun dari 32 Lembaga Keuangan

PT SMI lewat platform SDG Indonesia One telah berhasil menghimpun komitmen sebesar USD 3,03 miliar atau sekitar Rp 43 trilun dari 32 mitra [lembaga keuangan.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Des 2020, 18:30 WIB
Diterbitkan 02 Des 2020, 18:30 WIB
smi-130830c.jpg
PT SMI

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Edwin Syahruzad mencatat, hingga Oktober 2020, platform SDG Indonesia One telah berhasil menghimpun komitmen sebesar USD 3,03 miliar atau sekitar Rp 43 trilun (kurs 14.196 per dolar AS) dari 32 mitra lembaga keuangan, baik bilateral, multilateral, maupun filantropi.

Komitmen ini dalam rangka dukungan untuk investasi infrastruktur Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

"Kepercayaan dari mitra strategis kepada PT SMI adalah suatu bentuk apresiasi terhadap kinerja PT SMI selama ini. Melalui platform SDG Indonesia One, sejak awal didirikan hingga Oktober 2020, berhasil menghimpun komitmen sebesar USD 3,03 miliar dari 32 mitra lembaga keuangan, baik bilateral, multilateral, maupun filantropi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia," ujar dia di Jakarta, Rabu (2/12).

Komitmen PT SMI dalam mendukung keberlangsungan pembangunan berkelanjutan Indonesia dibuktikan dengan difasilitasinya beberapa proyek infrastruktur hijau (Green Infrastructure). Salah satunya adalah dukungan penyiapan proyek panas bumi di Wae Sano.

Selain itu dari sisi keuangan dan investasi, PT SMI menerbitkan Green Bond yang hasil pengumpulan dananya digunakan untuk membiayai infrastruktur berwawasan lingkungan. Tidak hanya dari sektor bisnis, dari sisi tanggung jawab sosial perusahaan(Corporate Social Responsibility), PT SMI juga selalu mengedepankan pencapaian SDGs dalam setiap programnya.

"PT SMI memastikan bahwa proyek CSR tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat," imbuh dia.

Oleh karenanya, pihaknya terus mengoptimalisasi platform SDG Indonesia One. Sehingga dapat menjadi wadah terintegrasi untuk memfasilitasi kemitraan antara pemerintah dari sisi sektor publik dengan sektor privat dalam bentuk dukungan dari berbagai jenis lembaga donor, investor, filantropis dan lembaga keuangan menjadi sangat krusial dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.

"Selain itu, melalui platform SDG Indonesia One yang dimiliki, PT SMI dapat melakukan kerja sama yang telah terbentuk selama ini adalah bentuk komitmen dalam menjaga keberlangsungan investasi infrastruktur hijau di Indonesia. Di masa mendatang, PT SMI berharap dapat menghimpun lebih banyak lagi kolaborasi untuk mendukung pembangunan di Indonesia," ujar dia mengakhiri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lembaga Pengelola Investasi Jadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Nasional

20151101-Penyimpanan Uang-Jakarta
Tumpukan uang di ruang penyimpanan uang BNI, Jakarta, Senin (2/11/2015). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening simpanan dengan nilai di atas Rp2 M pada bulan September mengalami peningkatan . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mendukung penuh pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SFW). LPI bisa menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan nasional.

"Di sisi lain (SWF) menjadi sarana pemerintah untuk alternatif baru sumber pembiayaan pembangunan nasional. Sehingga ini (SWF) untuk stimulus perekonomian kita. Oleh karena itu, perlu dibentuk LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF)," kata dia dalam webinar Serap Aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Keuangan dan Investasi Pemerintah, Rabu (2/12/2020).

Selama ini pembiayaan pembangunan nasional sangat tergantung dengan dana jangka pendek, salah satunya akibat tata kelola investasi yang belum optimal. Walhasil saat terjadi sedikit saja gejolak, banyak dana investor yang lari dari Indonesia.

"Ketika jangka pendek terjadi capital flight atau gejolak sedikit saja, kita kelimpungan semua. Sebab, nilai tukar Rupiah ikut melemah, IHSG melemah, dan dana investor juga keluar yang bisa memicu krisis keuangan juga karena belum baiknya pengelolaan dana investasi," terangnya.

Untuk itu, pihaknya mendukung penuh pembentukan SWF oleh pemerintah Jokowi dalam waktu dekat. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap dana jangka pendek dengan memberi kepastian terkait penempatan dana investasi yang tersimpan di Lembaga Pengelola Investasi.

"Sehingga kita bisa sedikit-sedikit mengurangi ketergantungan terhadap dana jangka pendek. Sebab, kita punya dana yang kita kelola di LPI untuk pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan," tukasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Infografis Protokol Kesehatan

Infografis Jangan Lengah Protokol Kesehatan Covid-19
Infografis Jangan Lengah Protokol Kesehatan Covid-19 (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya