Per 28 Desember, Realisasi Bansos Program PEN Capai Rp 127,2 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Hartono Laras, mencatat realisasi Bansos dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 98,54 persen per 28 Desember 2020. Jumlah itu setara Rp125.354.986.047.000 triliun dari total pagu Rp127.208.597.689.480.

"Per 28 Desember lalu, realisasi program perlindungan sosial dalam PEN telah mencapai 98,54 persen," ujar dia dalam webinar bertajuk Kaleidoskop 2020, Selasa (29/122020).

Dia merinci, untuk program Bansos Sembako Jabodetabek nilai realisasi sebesar Rp6,492 triliun dari total pagu Rp6,498 triliun. Artinya presentase realisasi telah mencapai 98,49 persen.

Lalu, untuk Bansos Tunai nilai realisasi sebesar Rp31,58 triliun dari total pagu Rp32,4 triliun. Walhasil presentase realisasi telah mencapai 97,55 persen.

Sementara Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) nilai realisasi sebanyak Rp41,56 triliun dari total pagu Rp42,59 triliun. Sehingga presentase realisasi telah mencapai 97,59 persen.

Kemudian, untuk realisasi Bansos Tunai Bagi KPM Non PKH nilai Sementara Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) nilai realisasi sebanyak Rp4,5 triliun dari total pagu Rp4,5 triliun. Artinya presentase realisasi telah mencapai 100 persen.

Pun realisasi Program Keluarga Harapan telah mencapai 100 persen. Mengingat total dana tersalur telan mencapai Rp36,71 triliun dari total pagu Rp36,71triliun.

Terakhir realisasi senilai 100 persen juga tercatat dalam Program Bansos Beras. Ini setelah jumlah anggaran telah menyentuh Rp4,51 triliun dari total pagu sebesar Rp4,51 triliun.

Sulaeman

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah akan menyalurkan kembali dana bantuan sosial (bansos) kepada 18 juta keluarga penerima manfaat di wilayah Jabodetabek pada 2021. Penyaluran bansos diubah dari pemberian bahan pokok menjadi tunai senilai Rp 300 ribu.

Nantinya, penyaluran bansos tunai langsung diberikan kepada masyarakat penerima melalui PT Pos atau perbankan yang ditunjuk pemerintah. Dengan cara diantar langsung tenaga dari PT Pos ke rumah masing-masing penerima manfaat.

“Jadi tidak perlu datang ke kantor Pos karena nanti kalau datang ke kantor Pos kita khawatirkan nanti timbul kerumunan. Karena itu akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur oleh Ibu Mensos, Ibu Risma,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Selasa (29/12/2020).

Dia mengatakan, pemberian bansos akan dimulai secara serempak pada awal Januari 2021. Sistem penyaluran langsung ditujukan guna menghindari kerumunan demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Jadi tidak perlu datang ke kantor Pos karena nanti kalau datang ke kantor Pos kita khawatirkan nanti timbul kerumunan. Karena itu akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur oleh Ibu Mensos, Ibu Risma,” papar Menko PMK.

Perbankan himbara (himpunan bank milik negara) diingatkan untuk mematuhi kesepakatan untuk segera meminta para penerima manfaat mencairkan dana yang sudah diberikan.

“Ketika dana sudah masuk di rekening mereka harus segera diminta untuk diambil, tidak boleh ditahan karena ini adalah digunakan untuk memperkuat daya beli, untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, agar mereka betul-betul bisa terhindar dari dampak buruk dari COVID-19 ini sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Untuk penerima manfaat, Muhadjir meminta agar mematuhi pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sosial dalam menggunakan bantuan yang diberikan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pangan.

“Yang penting lagi, Bapak Presiden tadi sudah wanti-wanti untuk tidak digunakan membeli rokok. Sekali lagi, jadi bantuan ini tidak boleh sama sekali untuk digunakan membeli rokok,” tegasnya.

Menko PMK menegaskan bahwa pada tahun 2021 bansos akan berjalan seperti biasa dan dengan skema yang sama dengan tahun sebelumnya.

Target jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2021 tetap 10 juta KPM.

Sedangkan untuk Bansos Tunai akan disalurkan pada 18 juta penerima manfaat. Hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi pada tahun 2020 yang hanya mencapai sekitar 18 juta penerima manfaat.

Menko PMK juga menjelaskan mengenai realisasi bansos pada tahun 2020 yang dinilainya sudah berjalan baik, dengan rata-rata capaiannya di atas 90 persen.

“Tinggal beberapa bagian yang belum tuntas yang kita harapkan akhir tahun ini nanti semuanya sudah tuntas,” ujarnya.

Pada tahun 2020 telah direalisasikan bantuan sosial antara lain melalui PKH dan bantuan sembako yang juga sudah dilaksanakan sebelum pandemi, serta bantuan khusus untuk menangani dampak sosial dari pandemi yaitu berupa Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

“Semua skema itu sudah selesai pada tahun ini, serapannya rata-rata adalah di atas 90 persen bahkan ada yang sudah 100 persen. Untuk PKH itu sudah 100 persen, untuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau Kartu Sembako itu juga sudah 100 persen,” pungkas Muhadjir.