OJK Diminta Segera Buat Regulasi untuk Bank Digital

Liputan6.com, Jakarta Transformasi digital di sektor jasa keuangan mendorong industri perbankan ikut melakukan digitalisasi. Anggota Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc), Yose Rizal Damuri melihat perkembangan ban digital saat ini semakin pesat. Tak hanya dilakukan bank besar tetapi juga diikuti para perusahaan rintisan.

"Perkembangan digital akan pesat. Bukan hanya bank besar tetapi juga beberapa perusahaan startup yang masuk ke area digital banking," kata Yose dalam Press Briefing Indonesia Fintech Society (IFSoc): Outlook Fintech 2021, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Yose menilai regulator harus segera mengeluarkan ketentuan khusus bagi bisnis bank digital. Dia meyakini regulasi tersebut akan mengubah landscape industri perbankan di Indonesia.

"Potensi pertumbuhan digital banking yang pesat seyogyanya akan mendorong OJK mengeluarkan regulasi khusus di 2021," kata dia.

Saat ini hanya 50 persen penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank. Kehadiran bank digital ini dapat mempercepat penetrasi layanan perbankan ke daerah terpencil. Bahkan dengan biaya lebih rendah daripada membangun kantor cabang fisik.

Tren bank digital ini diperkirakan akan semakin besar dan bagus. Bukan hanya bagi tingkat inklusi keuangan tetapi bisa menjadi daya tarik investor untuk bisa masuk ke digital perbankan karena memiliki potensi yang besar.

"Untuk masuk ke digital perbankan juga, akses untuk itu akan jadi lebih besar," kata dia.

Maka, Yose menginginkan regulasi yang dikeluarkan OJK nantinya hanya sebatas prinsip-prinsip. Tidak mengatur secara detail teknis karena di perkembangan dan perubahan di teknologi digital sangat cepat. Sehingga diperlukan keseimbangan antara regulasi dan inovasi yang dikembangkan.

"Kita tentunya menginginkan regulasi tersebut tidak memberikan perdebatan. Mengedepankan aspek manajemen risiko pada tempatnya dengan tata kelola yang prudent," kata dia mengakhiri.

Anisyah Al Faqir

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penggabungan tiga bank syariah BUMN akan menjadi katalis baru perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air. Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso berharap merger ini akan semakin memperluas akses ke usaha mikro yang selama ini belum tersentuh.

"Untuk itu kita harapkan ke depan bisa akses ke segmen mikro UMKM ke daerah dengan cepat dan dibantu dengan teknologi," kata dia dalam acara Sharia Business & Academic Sinergy, yang digelar virtual, Selasa (29/12/2020).

Seperti diketahui, tiga bank syariah pelat merah baru saja menandatangani akta penggabungan perusahaan sebagai langkah awal merger. Tiga bank tersebut yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah akan berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI).

"Tiga bank yang akan dimerger telah melakukan penandatanganan akta penggabungan, ini sebagai langkah awal merger yang akan dilakukan yang sedianya di Februari 2021," kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, dalam Konferensi Pers Penandatanganan Akta Penggabungan Tiga Bank Syariah Milik Himbara, Jakarta, pada Rabu 16 Desember 2020.

Tiko memandang, ketiga bank syariah BUMN INI memiliki keunggulan masing-masing. Bank BRI Syariah unggul di segmen mikro. Bank BNI unggul di segmen consumer. Sedangkan, Bank Mandiri Syariah unggul di segmen wholesale. Sehingga bila digabungkan memiliki kompetensi yang lengkap.

"Gabungan bank ini akan ini punya kompetensi yang lengkap," kata dia.

Apalagi didukung dengan teknologi, resources, risk management, yang sudah ada. Sehingga membuat BSI Sejak awal menjadi berkesinambungan dan kompetitif.

Terpenting, kata Tiko, bisa meningkatkan platform yang berlandaskan ekonomi Islam maupun dari produk halal menjadi jadi ekosistem baru. Sehingga bisa jadi semakin baik dengan berbagai inovasi dan pendanaan dari BSI.