Sedih, Dana Otsus Belum Berdampak Maksimal ke Sektor Kesehatan di Papua dan Papua Barat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai penggunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat masih belum maksimal untuk sektor kesehatan. Tercermin dari tingkat harapan hidup dalam 10 tahun terakhir masih belum mendekati rata-rata nasional meskipun mengalami perbaikan tiap tahunnya.

"Dilihat dalam 10 tahun tidak makin mendekat, gap-nya tetap lebar dan tidak terjadi perbaikan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI secara virtual, Jakarta, Selasa (26/1).

Dalam 10 tahun terakhir delta tingkat usia harapan hidup nasional berada di angka 0,17 per tahun. Sementara di Papua deltanya 0,15 per tahun dan di Papua Barat deltanya 0,14 per tahun.

"Rata-rata peningkatan tingkat umur harapan hidup Papua dan Papua Barat lebih rendah dari nasional. Artinya kalau diperpanjang akan lebih lebar (kesenjangan dengan rata-rata nasional)," kata dia.

Dari tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis. Bahkan pada tahun 2018, Papua berada di posisi paling bawah yakni sebesar 59 persen di antara provinsi lainnya.

Begitu juga dengan Papua Barat yang persentasenya selalu berada di bawah rata-rata nasional. Posisi dua provinsi ini hampir sama dengan NTT dan Kalimantan Timur (Kaltim) yang tidak mendapatkan dana otsus.

"Padahal NTT dan Kaltim ini tidak mendapatkan dana otsus, tetapi kinerjanya tidak jauh berbeda," ungkap Sri Mulyani.

Secara nasional, perbaikan dalam tingkat persalinan yang ditolong tenaga kesehatan mengalami perbaikan dengan delta 0,73 per tahun. Tren yang terjadi di Papua dan Papua Barat memang berada di posisi masing-masing 1,42 per tahun dan 1,65 per tahun.

Dilihat dari alokasi dana otsus tahun 2019, Papua Barat hanya mengalokasikan 18,11 persen sedangkan Papua Barat lebih rendah yakni 15, 11 persen. Sehingga penggunaan dana otsus untuk sektor kesehatan dinilai belum optimal.

"Belanja dana otsus belum optimal untuk kesehatan," kata dia.

Hal yang sama juga terjadi pada APBD dan anggaran belanja kementerian/lembaga di tahun yang sama. Keduanya belum signifikan digunakan untuk mendanai urusan kesehatan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Selama 20 tahun terakhir, Pemerintah Pusat telah mentransfer Rp 138,65 triliun dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dana Otsus tersebut digelontorkan pemerintah dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat di Papua dan mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Indonesia.

Sayangnya, pelaksanaan dana otsus sejak tahun 2002 tersebut belum banyak menghasilkan pencapaian yang signifikan. Tercermin dari evaluasi penggunaan dana otsus dalam kesenjangan pendidikan.

Tingkat buta huruf dan partisipasi murid usia anak sekolah yang bersekolah selama 10 tahun pertama pelaksanaan dana otsus memang mengalami perbaikan. Namun tetap ada kesenjangan yang tinggi.

"Tingkat buta huruf pada tahun 2011, 36 persen di Papua dan Papua Barat dari rata-rata nasional 87 persen," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI secara virtual, Jakarta, Selasa (26/1).

Sementara itu, hingga tahun 2020 tingkat angka buta huruf mengalami perbaikan dan menyisakan 21 persen saja. Padahal menurut Sri Mulyani, penurunan tingkat buta huruf harus lebih tajam dalam 9 tahun terakhir.

"Sekarang menurun di angka 21 persen, harusnya ini sudut penurunannya tajam," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan penggunaan dana otsus pada tahun 2019 di Papua untuk sektor pendidikan sebesar 25,3 persen dari dana otsus yang diterima sebesar Rp 8,67 triliun. Sedangkan di Papua Barat sebesar 27,1 persen dari anggaran otsus sebesar Rp 3,9 triliun.

"Belanja otsus belum optimal untuk pendidikan," kata dia.

Sementara itu pendanaan APBD untuk sektor pendidikan sebesar 16,2 persen di Papua dan 19,5 persen di Papua Barat. Lalu Belanja kementerian/lembaga untuk sektor pendidikan di Papua 5,6 persen dan di Papua Barat 9,9 persen.

Untuk itu dia menilai belanja APBD dan kementerian/lembaga juga belum optimal di sektor ini. "Belanja APBD dan kementerian/lembaga belum signifikan mendanai urusan pendidikan Papua dan Papua Barat," kata dia.

Meski begitu, terdapat peningkatan pendidikan bagi orang asli Papua. Namun, dampaknya terhadap pembangunan pendidikan bagi mereka tetap lebih rendah dari selain orang asli papua.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com