Luhut Sebut Ada Pejabat Pertamina Dipecat Jokowi Langsung: Ngawurnya Minta Ampun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan geram kepada salah satu pejabat di Pertamina. Sebabnya karena Pertamina masih melakukan impor pipa yang bisa diproduksi di Indonesia.

"Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu," kata Luhut dalam Rakornas BPPT di Jakarta, Selasa (9/3).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Pertamina itu menunjukkan idealisme kecintaan kepada bangsa yang kurang. Sebab tidak memilih produk asing ketimbang menggunakan prosuk dalam negeri.

"Nah kecintaan kita, kepada idealisme itu kita menurut saya kurang," kata dia.

Padahal, seharusnya generasi muda lebih mencintai bangsanya sendiri. Sebaliknya dia merasa sedih melihat ada pejabat yang malah melacurkan diri hanya demi memperkaya diri.

"Jadi saya sedih kadang-kadang melihat anak muda itu, maaf istilah saya melacurkan profesionalismenya hanya sekedar gini (uang) saja," ungkap Luhut.

"Bertameng di belakang kesalehannya sesuai agamanya masing-masing. Padahal dia maling," sambung Luhut.

Meski begitu, Luhut menyebut pejabat yang dimaksud telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan telah dipecat langsung oleh kepala negara.

"Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PT Pertamina. Berulang kali bahkan, Menko Luhut menanyakan hal tersebut.

"Semua spending-spending (belanja)-nya Pertamina kemana saja, itu ditanyain Pak Luhut terus. Pak Luhut itu paling suka yang dipanggil itu Pertamina terus, ini gimana, belinya dari siapa nih, bajanya dari China apa nggak," ujar Budi dalam diskusi virtual, Jakarta, Selasa (14/5).

Budi mengatakan, penggunaan bahan baku dalam negeri sangat penting terutama di tengah kesulitan yang saat ini dihadapi oleh seluruh negara. Tindakan tersebut juga merupakan salah satu keberpihakan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi saya titip, terima kasih Ibu Nike (Dirut Pertamina) kita juga nanti rencananya mau mengkombinasikan mensinergikan data procurement. Selain melihat beli barangnya sama atau enggak, harganya berapa, saya juga pengen lihat pengen ada keberpihakan yang lebih jelas ke BUMN, perusahaan dalam negeri, dan kalau bisa perusahaan yang oleh pribumi supaya stabilitas politik dan geopolitik negara kita juga aman," paparnya. 

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, selama ini perusahaan yang dipimpinnya menggunakan TKDN sebesar 32 hingga 35 persen. Angka tersebut sedikit di atas anjuran pemerintah sekitar 30 persen.

"Minimal 30 persen. Untuk proyek kita 32 hingga 35 persen. Kita maunya tidak, cuman barang tetapi juga material. Kita kan ada acuan, guidencenya itu. kesiapan dan kemampuan industri dalam negeri. Jadi, ini secara bertahap kita gak bisa menerapkan angka yang ternyata kemampuannya belum siap," jelasnya.

Dia menambahkan, penggunaan bahan impor masih diperlukan mengingat ada kebutuhan dan standar yang harus dipenuhi dalam pengerjaan setiap proyek. "Ini bisa mempersulit kita (bila semua TKDN). Ini butuh dua arah. Dari sisi supply dan standar kita. Ini kita perlu melakukan kordinasi lebih lanjut dengan segala pihak untuk bisa masuk ke tahap detail," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com