Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

Sri Mulyani Minta Pejabat Kemenkeu Pertahankan Opini WTP di Laporan Keuangan 2020

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap pejabat baru di jajaran Kementerian keuangan harus mampu melanjutkan dan membuat transformasi baru.

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Mar 2021, 13:20 WIB

Diterbitkan 12 Mar 2021, 13:20 WIB

Menteri Keuanga Sri Mulyani Indrawati (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap Kementerian Keuangan (kemenkeu) bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan Keuangan 2020. Apalagi Kemenkeu telah didukung dengan pergantian posisi pejabat eselon I, di antaranya posisi Direktur Jenderal Perbendaharaan kini dijabat oleh Hadiyanto.

"Saya harap WTP tetap bisa kita pertahankan untuk audit APBN LKP, LKKL DAN LK BUN 2020 dengan sebaik-baiknya," ujar Sri Mulyani melalui kanal youtube Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Sri Mulyani juga meminta Hadiyanto mengawasi dan mendukung audit yang saat ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk berhubungan harmonis dan berkomunikasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh BPK dalam melakukan audit tahunan tersebut.

"Saya minta Pak Hadiyanto mengawasi proses audit yang dilakukan BPK, melakukan hubungan harmonis dan berkomunikasi dengan baik dengan landasan respect tugas dan tanggungjawab lembaga negara," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pejabat baru harus mampu melanjutkan dan membuat transformasi baru. Pejabat baru juga diminta untuk fokus mendukung Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) masuk sebagai supplier barang kementerian dan lembaga berbasis produk dalam negeri.

"Berbagai reformasi yang dilakukan dan terus dilakukan harus terus diakseleasi seperti membangun sakti untuk dilaksanakan di lembaga. Kemudian mengembangkan market place bagi supplier pemerintah untuk bisa meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Saya harap itu dikembangkan dengan penuh kreativitas. Fokus memberikan akses kepada UMKM untuk bisa menjadi supplier utama dengan terus melihat pada produksi Indonesia," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani Merombak Jajaran Pejabat Eselon I Kemenkeu, Ini Daftarnya

Bersama KPK, 3 Menteri Diskusi Bareng Lawan Korupsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara dalam acara ‘KPK Mendengar’ di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). KPK menggelar peringatan Hakordia 2019 dengan tema “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak jajaran direktur jenderal (dirjen) Kementerian Keuangan. Prosesi pelantikan eselon 1 ini disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Kemenkeu, Jumat (12/3/2021).

Sri Mulyani berharap jajaran pejabat baru ini mampuu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

"Pada hari ini, Jumat 12 Maret 2021, saya Menteri Keuangan resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," ujar Menkeu.

Adapun, pelantikan ini diputuskan melalui Keputusan Presiden Nomor 21/TPA 2021 tanggal 2 Februari 2021 dan Nomor 36/TPA 2021 tanggal 9 Maret 2021 serta Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian keuangan.

Setidaknya, terdapat 6 jabatan dirjen yang kepemimpinannya dirotasi, yakni:

1. Heru Pambudi sebagai Sekretaris Jenderal (jabatan awal Dirjen Bea dan Cukai)

2. Isa Rachmatarwata sebagai Dirjen Anggaran (jabatan awal Dirjen Kekayaan Negara)

3. Askolani sebagai Dirjen Bea dan Cukai (jabatan awal Dirjen Anggaran)

4. Hadiyanto sebagai Dirjen Perbendaharaan (jabatan awal Sekretaris Jenderal)

5. Rio Silaban sebagai Dirjen Kekayaan Negara (jabatan awal Kepala BPPK)

6. Andin Hadiyanto sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (dari Dirjen Perbendaharaan)

Sementara itu, ringkasan Keppres yang dibacakan juga mengukuhkan:

1. Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak

2. Astera Primanto Bhakti sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan

3. Luky Alfirman sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

4. Sumiyati sebagai Irjen

5. Febrio Kacaribu sebagai Kepala BKF

6. Awan Nurmawan Nuh sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak

7. Yon Arsal sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

8. Nufransa Wira Sakti sebagai Staf Ahli Pengawasan Pajak

9. Kunta Wibawa Dasa Nugraha sebagai Staf Ahli Pengeluaran Negara

10. Suminto sebagai Staf Ahli Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional

11. Arif Baharudin sebagai Staf Ahli Jasa Keuangan dan Pasar Modal

12. Sudarto sebagai Staf Ahli Organisasi Birokrasi dan Teknologi informasi

Lanjutkan Membaca ↓