Sri Mulyani Minta Pejabat Kemenkeu Pertahankan Opini WTP di Laporan Keuangan 2020

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap Kementerian Keuangan (kemenkeu) bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan Keuangan 2020. Apalagi Kemenkeu telah didukung dengan pergantian posisi pejabat eselon I, di antaranya posisi Direktur Jenderal Perbendaharaan kini dijabat oleh Hadiyanto.

"Saya harap WTP tetap bisa kita pertahankan untuk audit APBN LKP, LKKL DAN LK BUN 2020 dengan sebaik-baiknya," ujar Sri Mulyani melalui kanal youtube Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Sri Mulyani juga meminta Hadiyanto mengawasi dan mendukung audit yang saat ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk berhubungan harmonis dan berkomunikasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh BPK dalam melakukan audit tahunan tersebut.

"Saya minta Pak Hadiyanto mengawasi proses audit yang dilakukan BPK, melakukan hubungan harmonis dan berkomunikasi dengan baik dengan landasan respect tugas dan tanggungjawab lembaga negara," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pejabat baru harus mampu melanjutkan dan membuat transformasi baru. Pejabat baru juga diminta untuk fokus mendukung Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) masuk sebagai supplier barang kementerian dan lembaga berbasis produk dalam negeri.

"Berbagai reformasi yang dilakukan dan terus dilakukan harus terus diakseleasi seperti membangun sakti untuk dilaksanakan di lembaga. Kemudian mengembangkan market place bagi supplier pemerintah untuk bisa meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Saya harap itu dikembangkan dengan penuh kreativitas. Fokus memberikan akses kepada UMKM untuk bisa menjadi supplier utama dengan terus melihat pada produksi Indonesia," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak jajaran direktur jenderal (dirjen) Kementerian Keuangan. Prosesi pelantikan eselon 1 ini disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Kemenkeu, Jumat (12/3/2021).

Sri Mulyani berharap jajaran pejabat baru ini mampuu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

"Pada hari ini, Jumat 12 Maret 2021, saya Menteri Keuangan resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," ujar Menkeu.

Adapun, pelantikan ini diputuskan melalui Keputusan Presiden Nomor 21/TPA 2021 tanggal 2 Februari 2021 dan Nomor 36/TPA 2021 tanggal 9 Maret 2021 serta Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian keuangan.

Setidaknya, terdapat 6 jabatan dirjen yang kepemimpinannya dirotasi, yakni:

1. Heru Pambudi sebagai Sekretaris Jenderal (jabatan awal Dirjen Bea dan Cukai)

2. Isa Rachmatarwata sebagai Dirjen Anggaran (jabatan awal Dirjen Kekayaan Negara)

3. Askolani sebagai Dirjen Bea dan Cukai (jabatan awal Dirjen Anggaran)

4. Hadiyanto sebagai Dirjen Perbendaharaan (jabatan awal Sekretaris Jenderal)

5. Rio Silaban sebagai Dirjen Kekayaan Negara (jabatan awal Kepala BPPK)

6. Andin Hadiyanto sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (dari Dirjen Perbendaharaan)