Bio Farma: Vaksinasi Sudah 10,4 Juta Orang, Indonesia Masuk 10 Besar Dunia

Indonesia sudah lebih dulu melakukan komitmen pengembangan vaksin dengan para produsen di seluruh dunia sehingga proses vaksinasi berjalan cepat.

oleh Athika Rahma diperbarui 29 Mar 2021, 15:00 WIB
Diterbitkan 29 Mar 2021, 15:00 WIB
Vaksinasi Covid-19 untuk Jurnalis
Jurnalis mengambil sertifikat vaksinasi Covid-19 usai menjalani observasi di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/3/2021). Vaksinasi ini dimulai pada 24 Maret 2021 hingga 15 April 2021 untuk dosis pertama dengan target 400 orang per hari. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, kemajuan vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 10,4 juta orang per 27 Maret 2021. Menurutnya, jumlah ini cukup besar dan Indonesia menjadi negara yang terdepan dalam proses penyuntikan vaksin Covid-19 ini.

"Vaksinasi kita masih masuk 10 besar dibandingkan negara di dunia lainnya," ujar Honesti dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/3/2021).

Honesti menjelaskan, progres vaksinasi yang cepat ini didukung kesiapan suplai vaksin yang melimpah. Hal ini dikarenakan Indonesia sudah lebih dulu melakukan komitmen pengembangan vaksin dengan para produsen di seluruh dunia.

Indonesia juga sudah melakukan uji klinis vaksin lebih dulu. Bio Farma juga berkoordinasi dengan baik dengan seluruh pihak mulai dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN terkait diplomasi pengadaan vaksin hingga Badan POM dalam pemberian izin darurat penggunaan vaksin.

"Posisi kita lebih bagus dari negara seperti Eropa," katanya.

Honesti mengatakan, Bio Farma akan terus meningkatkan kecepatan vaksinasi. "Ini karena memang berpacu dengan perkembangan mutasi virus," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

WHO Ingatkan Masyarakat Tak Beli Vaksin COVID-19 Ilegal

Kepala WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (AFP)
Kepala WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (AFP)

Sebelumnya, World Health Organization (WHO) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap vaksin COVID-19 ilegal yang dijual di luar program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus melaporkan bahwa sejumlah Kementerian Kesehatan, otoritas regulator nasional, dan organisasi pengadaan publik telah menerima tawaran mencurigakan untuk memasok vaksin COVID-19.

Mereka juga mengatakan mengetahui adanya vaksin yang dialihkan dan dimasukkan ke dalam rantai pasokan, tanpa jaminan rantai dingin yang dipertahankan.

"Beberapa produk palsu juga dijual sebagai vaksin di internet, terutama di dark web," kata Tedros dalam konferensi persnya pada Jumat lalu, dikutip dari laman resmi WHO pada Minggu (28/3/2021).

Selain itu, Tedros juga mengatakan ada laporan tentang korupsi dan penggunaan ulang botol vaksin kosong.

"Kami mendesak pembuangan yang aman atau penghancuran botol vaksin bekas dan kosong, untuk mencegahnya digunakan kembali oleh kelompok kriminal," kata Tedros.

Tedros pun meminta semua orang untuk tidak membeli vaksin di luar program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah.

"Vaksin apa pun yang dibeli di luar program ini mungkin di bawah standar atau dipalsukan, yang berpotensi menyebabkan bahaya serius," ujarnya.

"Penting untuk diingat bahwa kerusakan apa pun yang disebabkan oleh produk yang dipalsukan tidak mencerminkan kegagalan keamanan dari vaksin asli," tandasnya.

Tedros juga mendesak agar semua negara dan individu untuk memperhatikan masalah ini.

"Setiap penjualan vaksin yang mencurigakan harus dilaporkan ke otoritas nasional, yang akan melaporkannya ke WHO. Aliran informasi penting untuk memetakan ancaman global dan melindungi kepercayaan terhadap vaksin," pungkasnya.

 
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya