Kadin: Diskon PPnBM Jadi Obat Pulihnya Industri Otomotif

Liputan6.com, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi dalam negeri berangsur mulai pulih dari dampak pandemi. Ini dinilai sebagai dampak positif dari kebijakan-kebijakan pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dalam acara buka bersama yang digelar di kantor Kadin DKI Jakarta, Jumat 16 April 2021, kemarin.

Arsjad Rasjid mengakui bahwa pemerintah cukup jeli melihat permasalahan-permasalahan yang ada di setiap industri, dan bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Contoh PPNBM, dihilangkan supaya industri otomotif bisa terus bergerak, jadi saya rasa pemerintah juga melihat, dan selalu melihat bagaimana yang terbaik sebagai obat, setiap penyakit yang ada pada setiap Industri," ujarnya dikutip Sabtu (17/4/2021).

Untuk menanggulangi terganggunya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19, menurutnya juga dibutuhkan kesehatan dari masyarakat.

Arsjad Rasjid yang juga merupakan Calon Ketua Umum Kadin, mengatakan negara yang rakyatnya sudah terbebas dari virus, akan lebih mudah keluar dari permasalahan ekonomi.

"Saya percaya kita semua harus sehat dulu, kita harus pulihkan dan bangkitkan ekonomi," katanya.

Oleh karena itu, menurutnya vaksinasi adalah hal yang harus didukung oleh semua pihak. Ia juga mengimbau kepada semua pihak, untuk mengurangi perpecahan, dan bersatu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

"Kita harus bersatu, jangan tidur karena kita hadapi ini seperti perang, kita harus sadar itu," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Analisis Kebijakan Ahli Madya PKPN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suska membeberkan sejumlah langkah pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0 persen bisa tepat sasaran

Pertama, dengan terus aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal pemerintah. Menurutnya, ini dimaksudkan agar informasi terkait insentif diskon pajak PPnBM 0 persen bisa diterima secara detail oleh masyarakat selaku konsumen maupun industri otomotif sebagai produsen.

"Dari suatu kebijakan masyarakat itu harus paham ya, tahu dulu ada insetif ini. Dan itu sudah dilakukan sosialisasi seperti ini gitu ya. Dan untuk kendaraan bermotor ini karena (penyerahan) PPnBM itu kan ditingkatkan pabrikan, pada saat mengeluarkan dari pabrikan dan pada saat impor. Nah itu, menginformasikan pada industri otomotif juga dilakukan," ungkapnya dalam acara Nyibir Fiskal bertajuk Diskon Pajak Mobil Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (5/3).

Dia mengungkapkan, berkat sosialisasi yang terus menerus intens dilakukan oleh pemerintah masyarakat mulai memahami akan skema kebijakan tersebut. Ini ditandai dengan respon positif pasar otomotif yang menunjukkan mulai adanya tren permintaan mobil baru.

"Saya rasa sih dari tanggal 11 Februari diumumkan, kayaknya malah sudah lebih paham di publik. Pertama, itu kan belum keluar (aturan) tapi sudah ada list jenis-jenis kendaraan penerimanya ini, harganya segini. Jadi, memang antusiasme saya lihat di situ sudah kelihatan ya," tambahnya.

Selanjutnya, Keterlibatan Kementerian Perindustrian untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan otomotif guna memastikan dokumen komitmen pemenuhan persyaratan pembelian komponen lokal minimum 70 persen, dan kesanggupan untuk dilakukan proses verifikasi pemenuhan persyaratan tersebut dengan melibatkan surveyor independen.

Menurutnya, cara tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan PPnBM Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

"Jadi, dari sisi Kemenperin ada unsur-unsur yang memastikan pelaksanaan sesuai dengan keputusan Kementerian Perindustrian," tegasnya.

Anggota Hubungan Masyarakat BKF, Indha Sendary menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memberdayakan tim monitoring dan evaluasi (monev) dana PEN untuk memastikan implementasi PPnBM bisa tepat sasaran. Sehingga penggunaan uang negara dalam program ini bisa dipertanggungjawabkan.

"Tim Monev ini juga melihat kebijakan-kebijakan PEN mana saja sih yang beluk optimal. Kalau belum optimal, bagaimana sih caranya kita memperbaiki kebijakan ini agar optimal?. Jadi, tenang aja pemerintah sekali lagi berupaya untuk mengusahakan PEN ini sangat efektif untuk membantu masyarakat terdampak dan mempercepat pemulihan ekonomi kita," tandasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com