Jokowi Khawatir 18,9 Juta Warga Tetap Ngotot Mudik Lebaran Meski Dilarang

Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), masih ada sekitar 18,9 juta orang yang siap menentang aturan larangan mudik Lebaran.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 29 Apr 2021, 11:55 WIB
Diterbitkan 29 Apr 2021, 11:55 WIB
FOTO: Nekat Angkut Pemudik, 115 Kendaraan Travel Gelap Diamankan Polda Metro Jaya
Polisi memeriksa kendaraan travel gelap yang disita jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (29/4/2021). Sebanyak 115 kendaraan travel gelap diamankan karena diduga kuat mengangkut pemudik di tengah masa pengetatan larangan mudik 2021. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir masih akan banyak masyarakat yang nekat mudik Lebaran Idul Fitri 2021 meski telah dilarang. Terlebih berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), masih ada sekitar 18,9 juta orang yang siap menentang aturan larangan mudik oleh pemerintah.

Menurut survei tersebut, sebelum pemerintah melarang kegiatan mudik Lebaran, ada sekitar 89 juta orang (33 persen dari total penduduk Indonesia) yang hendak pulang ke kampung halamannya.

Namun angka tersebut turun menjadi tinggal 11 persen ketika pemerintah mengumumkan bahwa mudik lebaran 2021 dilarang. Namun tetap secara angka itu masih besar, yakni sekitar 29 juta orang.

"Begitu kita sosialisasi kita sampaikan gubernur, walikota soal larangan mudik turun menjadi 7 persen. Tapi angkanya masih besar 18,9 juta orang yang masih akan mudik," ujar Jokowi dalam siaran video Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021, Kamis (29/4/2021).

Melihat realita tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak lelah untuk mengingatkan aturan larangan mudik. Dia pun tak lupa terus menekankan disiplin protokol kesehatan (prokes) sebagai kunci pencegahan kasus aktif Covid-19.

"Kunci ada di situ, disiplinkan masyarakat secara ketat melalui protokol kesehatan. Sebab saya betul-betul masih khawatir mengenaik mudik di Idul Di 2021," ungkap Jokowi.

"Jadi sekali lagi hati-hati dengan mudik Lebaran, hati-hati, cek, kendalikan yang mudik itu sangat penting sekali," pinta Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Larangan Mudik, Ketua Satgas Covid-19: Ini Upaya Selamatkan Diri dan Keluarga

FOTO: Nekat Angkut Pemudik, 115 Kendaraan Travel Gelap Diamankan Polda Metro Jaya
Deretan kendaraan travel gelap yang disita jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (29/4/2021). Sebanyak 115 kendaraan travel gelap diamankan karena diduga kuat mengangkut pemudik di tengah masa pengetatan larangan mudik 2021. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan, adanya larangan mudik Lebaran 2021 merupakan upaya menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan bangsa Indonesia dari penularan virus Corona serta menjadi bagian dari program Bela Negara.

Hal tersebut kembali ditegaskan Doni usai menanam bibit pohon palaka dan butun dalam rangka Gerakan Mitigasi Vegetasi Partisipatif Bencana - Penanaman Vegetasi Pantai Cemara Sewu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah.

"Kami berterima kasih, karena Pak Bupati (Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji) sudah mengajak warga terutama para orang tua untuk mengimbau anak-anak mereka yang ada di rantau, untuk jangan mudik dulu. Larangan mudik tolong dipertahankan, tolong dijaga, setelannya sudah pas kata Bapak Presiden," ujar Doni, dilansir Antara, Rabu (28/4/2021).

Menurut dia, gas dan rem dalam penanganan Covid-19 sudah dilakukan dengan baik di seluruh daerah. Dan hal tersebut dikatakan Doni bukanlah kerja satu atau dua pihak maupun pun satu dua instansi.

"Ini kerja keras bangsa kita. Oleh karenanya, ajakan dan imbauan Bapak Presiden untuk tidak mudik tahun ini, tolong diikuti dengan sukarela, jangan ada perasaan tertekan dan merasa ini (larangan mudik) menghambat aktivitas silaturahmi," kata Doni yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Oleh karena itu, lanjut Doni, silaturahmi diharapkan bisa dicarikan solusinya dengan cara virtual.

Doni menyebut, posko-posko di desa diharapkan bisa memberikan bantuan fasilitas komunikasi kepada warga yang mungkin secara ekonomi tidak mampu, agar mereka tetap bisa melakukan silaturahmi dengan saudaranya di perantauan.

"Kita harus mencari solusi, jangan aktivitas mobilisasi masyarakat kita biarkan tanpa kontrol. Dampak dari mobilisasi, mobilitas orang dalam libur panjang beberapa waktu yang lalu, sudah kita ketahui pasti diikuti dengan kasus aktif (Covid-19) harian," papar dia.

Menurut Doni, dampak mobilitas warga saat liburan panjang pasti akan diikuti dengan meningkatkan jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit.

"Pasti nanti diikuti dengan korban kematian yang lebih banyak lagi, pasti akan diikuti korban para nakes (tenaga kesehatan), para dokter, perawat, yang akhirnya juga ikut gugur ketika merawat pasien," kata dia.

Doni mengatakan, semua pihak harus sadar bahwa upaya pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mudik semata-mata demi keselamatan bersama.

Dia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo kepada para menteri dan pejabat lainnya ketika berkunjung ke daerah untuk senantiasa mengingatkan masyarakat agar menjaga momentum kasus Covid-19 di Indonesia yang lumayan terkendali.

"Kami tidak mengatakan yang terbaik, tetapi lumayan terkendali dibandingkan dengan banyak negara yang sekarang kasus aktifnya luar biasa, angka kematian hariannya juga sangat banyak sekali," ucap Doni.

Oleh karenanya, kata dia, mencegah keluarga untuk mudik sementara waktu, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, semata-mata demi menyelamatkan bangsa Indonesia.

"Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, dan kita juga selamatkan bangsa kita. Ini tidak terlepas dari bagian dari program Bela Negara," jelas Doni.

 
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya