Ibas Minta Pemerintah Realistis dalam Susun RKP 2022

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas meminta kepada pemerintah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2022 secara realistis. RKP 2022 harus bisa menjadi acuan pembangunan nasional.

Ibas mengatakan, RKP juga hendaknya mampu menyaksikan program kerja antar Kementerian dan Lembaga sekaligus menghubungkan pembangunan yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Penyusunan RKP dan prioritas anggaran RAPBN Tahun 2022 juga harus mengutamakan prinsip inklusivitas pemulihan ekonomi yang digagas. Dalam RKP harus senantiasa mengedepankan keterpaduan dan keberlanjutan atau sustainability agat output dan outcome yang ingin dicapai dapat terwujud tepat sasaran dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat," kata Ibas dalam Rapat Panja dengan Pemerintah, Rabu (16/6/2021).

Ibas mengingatkan kebijakan yang tertuang di dalam RKP 2022 merupakan sebuah keberlanjutan dari proses pembangunan yang sudah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karena itu penyusunan RKP dan prioritas anggaran APBN 2022 tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus selaras dengan kondisi ekonomi makro dan kebijakan fiskal di 2022.

"Bahkan kondisi pada pandemi Covid-19 jangan sampai menyurutkan upaya kita untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi negara maju berpendapatan tinggi dan tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah," jelasya.

Putra dari Presiden SBY tersebut juga menekankan bahwa tema RKP 2022 yang disusun atau diusung adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Tema tersebut harus mampu menjawab tantangan yang sedang dihadapi dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19.

"Kita berharap tahun 2022 merupakan tahun pertama lepasnya tekanan dari pandemi Covid-19 dan merupakan transisi bagi penetapan ekonomi nasional kondisi fiskal 2023," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

RKP 2022 hendaknya, kata Ibas harus mencerminkan kuatnya upaya pemerintah untuk melanjutkan program pemantapan pemulihan ekonomi nasional, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial yang bersifat inklusif, penyaluran subsidi yang tepat sasaran dan tepat guna berbasis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk memperkuat keadilan sosial, mendorong pemulihan dunia usaha khususnya Ultra mikro dan UKM, serta mendukung program-program pro rakyat yang mengangkat kehidupan masyarakat.

"Kami berharap selain memberikan penekanan kepada pemantapan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat kita harus tetap konsisten untuk melaksanakan reformasi struktural secara lebih optimal mengingat kita masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi segera," sebutnya

Adapun beberapa permasalahan struktural masih menjadi pekerjaan rumah antara lain kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya produktivitas dan daya saing, serta birokrasi institusi dan regulasi yang tidak efisien rumit dan belum bebas dari praktik pengolahan terutama korupsi.

Selanjutnya kata Ibas, reformasi struktural harus mampu menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi, perbaikan iklim investasi birokrasi dan kelembagaan serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

"Perbaikan iklim investasi perlu juga dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang seringkali menjadi akar masalah dan rendahnya investasi," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com