Jokowi Minta Arsjad Rasjid Kejar Target 22 Juta Vaksinasi Gotong Royong

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut meminta pihak swasta untuk bantu percepatan program vaksinasi Covid-19. Termasuk para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia untuk vaksinasi gotong royong.

Dalam hal ini, Jokowi mengimbau kepada Ketua Umum Arsjad Rasjid, Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie, beserta seluruh jajaran pengurus baru Kadin Indonesia untuk merealisasikan target 22 juta vaksin gotong royong.

"Meskipun targetnya 22 juta, tapi karena vaksinnya juga belum datang ya ini lah yang akan kita kejar nanti dengan ketua dan jajaran pengurus kadin baru agar angka vaksin 22 juta itu bisa dikejar dalam bulan Juli-Agustus dan bulan-bulan berikutnya," imbuhnya dalam Munas Kadin Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

Jokowi turut memaparkan target pengadaan vaksin hingga akhir 2021. Dengan rincian, Juli sekitar 34 juta dosis, Agustus 43,7 juta dosis, September 53 juta dosis, Oktober 84 juta dosis, November 80,9 juta dosis, dan Desember 71 juta dosis.

"Memang target yang tidak kecil. Tetapi kemarin setelah kita coba sehari bisa 1,3 juta, saya yakini bisa meningkatkan angka jadi 2,5 juta (per hari) bukan sebuah hal yang sulit. Asal satu, kuncinya vaksinnya ada," kata Jokowi.

Menurut dia, penyaluran vaksin di masa lalu memang sempat mentok di angka 300 ribu dosis per hari. Namun sekarang dia optimistis karena angka penyaluran bisa mencapai 1,3 juta per hari.

"Ini lah upaya-upaya yang terus kita lakukan. Dan hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi, kita harapkan selesai. Karena diketuai pak Airlangga, pak Menko Ekonomi untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat," tutur Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pemerintah akan memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat. Aturan ini dinilainya penting untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

Kajian PPKM darurat yang diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan difinalisasi hari ini, dan diharapkan selesai untuk mengatasi lonjakan kasus positif Covid-19 yang semakin meninggi.

"Enggak tahu nanti keputusannya apakah 1-2 minggu, karena petanya sudah kita ketahui semuanya khusus hanya di Pulau Jawa dan Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi," ujarnya dalam Munas Kadin Indonesia ke-8 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

Menurut Jokowi, pemberlakuan PPKM darurat ini ditujukan agar kegiatan ekonomi di tengah masyarakat jadi tidak semakin terpuruk.

Dia mengambil contoh, kenaikan kasus Covid-19 pasti selalu berpengaruh terhadap indeks kepercayaan konsumen.

"Begitu pembatasan ketat dilakukan, kemudian mobilitas turun, kasusnya ikut turun misalnya, indeks kepercayaan konsumen itu pasti akan naik. Tapi begitu kasusnya naik, indeks kepercayaan konsumen itu pasti selalu turun. Selaku kita lihat seperti itu," paparnya.

Kenaikan kasus disebutnya juga turut mempengaruhi indeks penjualan ritel. Jokowi menyatakan, situasi ini sudah terjadi di Indonesia dan juga Thailand.

Kendati begitu, dia melihat ada secercah optimisme pada sejumlah angka ekonomi. Seperti purchasing manager index untuk manufaktur yang berada di posisi 55,3 pada Mei 2021.

Kemudian dari sisi suplai, dimana ekspor tumbuh 58 persen, impor bahan baku tumbuh 97 persen. Lalu konsumsi listrik baik 28 persen, serta indeks kepercayaan konsumen yang kini berada di posisi 104,4.

"Angkat seperti ini yang tiap pagi masuk ke saya. Saya sarapannya angka-angka. Artinya ada optimisme di situ," ujar Jokowi.

"Oleh sebab itu kebijakan PPKM darurat mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi-kondisi tadi saya sampaikan. Sehingga kunci dari urusan ekonomi adalah bagaimana covid ini dikurangi, ditekan agar hilang dari Bumi Pertiwi," tandasnya.