Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi per Juli 2021, Capai USD 415,7 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2021 sebesar USD 415,7 miliar. Atau tumbuh 1,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,0 persen (yoy).

"Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar USD 415,7 miliar atau tumbuh 1,7 peresn (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataannya, Rabu (15/9/2021).

Erwin menyatakan, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah. Ini setelah ULN Pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

"Posisi ULN Pemerintah di bulan Juli 2021 mencapai USD 205,9 miliar atau tumbuh 3,5 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Juni 2021 sebesar 4,3 persen (yoy)," tuturnya

Dia mengklaim, posisi ULN Pemerintah tersebut aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah.

ULN Pemerintah tumbuh pada bulan Juni lalu akibat penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19, dengan tetap menjaga kredibilitas Pemerintah dalam pengelolaan ULN melalui pelunasan pokok pinjaman yang jatuh tempo.

Di samping itu, Pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu dolar AS dan Euro pada bulan Juli 2021 untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penerbitan SBN valuta asing tersebut memanfaatkan momentum sentimen positif investor yang kuat dan kondusifnya pasar keuangan AS.

Rinciannya antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara itu, ULN swasta pada Juli 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1 persen (yoy), setelah mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen (yoy) pada Juni 2021. Pertumbuhan ULN swasta tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,5 persen (yoy), meski melambat dari 1,7 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

"Kemudian, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 5,1 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy)," bebernya.

Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Juli 2021 tercatat sebesar USD 207,0 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 207,8 miliar.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta.

Oleh karenanya, Erwin menegaskan jika ULN Indonesia pada Juli 2021 tetap terkendali. Ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 36,6 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,5 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,3 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisir risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tandasnya.