Menteri Desa Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di Pedesaan pada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meyakini target pengentasan kemiskinan ekstrim di desa nol persen hingga tahun 2024 bisa tercapai.

“Saya meyakini desa-desa akan dengan mudah mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem bisa hingga 0 persen sampai tahun 2024 sebagaimana instruksi bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi,” kata Abdul Halim dalam Peringatan Right To Know Day, Selasa (18/9/2021).

Menurutnya, target tersebut sangat memungkinkan tercapai meskipun saat ini Indonesia dilanda pandemi covid-19. Kendati demikian, bukan berarti target pengentasan kemiskinan ekstrim nol persen di desa hingga tahun 2024 tidak dapat tercapai.

“Saya yakin betul, ada orang yang meragukan apa mungkin tahun 2024 hari ini 2021 kondisi pandemi. Apa mungkin terwujud apa yang menjadi target pak presiden bahwa di 2024 Indonesia 0 persen kemiskinan ekstrem, saya jawab dengan tegas sangat mungkin,” tegasnya.

Namun, target itu dapat tercapai jika pendekatannya dibangun melalui desa bukan melalui Ibu Kota Jakarta. Sebaliknya, jika pendekatan dibangun melalui Jakarta maka dia meyakini tidak akan tercapai target pengentasan kemiskinan ekstrim tersebut.

“Asal dibangun Melalui Desa bukan melalui Jakarta tapi kalau pendekatannya dari Jakarta Saya tidak yakin itu akan tercapai. Nah, kalau sudah bicara Desa pasti bicara Pemerintah daerah oleh karena itulah hubungan pemerintah daerah pasti sangat diharapkan untuk mewujudkan apa yang menjadi target bapak presiden, kita Indonesia 0 persen ekstrem tahun 2024,” jelasnya.

Selain itu, Menteri Desa juga membahas terkait hadirnya SDGs desa. SDGs Desa bisa menjadi dasar untuk mendorong terwujudnya target pengentasan kemiskinan ekstrim nol persen di desa dan untuk perencanaan pembangunan desa.

“Alhamdulillah hari ini, desa desa Indonesia sudah memiliki data desa berbasis SDGs desa yang dikumpulkan sendiri oleh desa, dan nanti dikelola dan diolah oleh desa dan dijadikan dasar. Sejatinya demokrasi di tingkat desa adalah dari desa, oleh desa, dan untuk warga desa,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dia menjelaskan, kerja pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Dimana membangun desa tidak akan berhasil kalau hanya menjadi monopoli pemerintah Desa saja.

Sehingga perlu kolaborasi antar banyak pihak butuh partisipasi aktif warga, butuh dukungan mitra pembangunan.

Untuk itulah diperlukan keterbukaan pemerintah termasuk Pemerintah Desa terkait kebutuhan pembangunan, aktivitas Pembangunan, hasil pembangunan tempat ketersediaan sumber daya untuk pembangunan.

“Dengan keterbukaan melalui responsibilitas perangkat desa saya meyakini 74.961 desa desa di Indonesia akan mengantarkan Indonesia pada pintu gerbang kemajuan. Dengan kolaborasi dan  transparansi,” pungkasnya.