Wamenkeu Bongkar Alasan Pemerintah Ngotot Lakukan Reformasi Perpajakan

Pertumbuhan kelas menengah menjadi peluang kenaikan penerimaan negara di masa depan. Oleh sebab itu, pemerintah gencar melakukan reformasi perpajakan.

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Okt 2021, 18:15 WIB
Diterbitkan 12 Okt 2021, 18:15 WIB
Ilustrasi Pajak
Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan pertumbuhan kelas menengah menjadi peluang kenaikan penerimaan negara di masa depan. Survei pada tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan kelas menengah mencapai 22,5 persen.

"Pertumbuhan kelas menengah menjadi sumber peningkatan penerimaan pajak terutama dari pajak konsumsi (PPN) dan PPh orang pribadi," kata Suahasil dalam forum International Tax Conference, Jakarta, Selasa (12/10).

Kondisi tersebut menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan. Sehingga penerimaan negara akan meningkat signifikan seiring dengan tren demografi dan perubahan sosial-ekonomi penduduk.

"Dengan melakukan reformasi perpajakan yang tepat, penerimaan negara akan meningkat signifikan," kata dia.

Lebih lanjut dijelaskan, reformasi perpajakan akan memperkuat fungsi APBN untuk mewujudkan kesejahteraan. Sebab dalam 10 tahun terakhir, pendapatan negara cenderung turun hingga 10 persen dari PDB. Sehingga kapasitas fiskal terbatas untuk pengeluaran negara.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


APBN

Pajak
Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Di sisi lain, dalam kondisi krisis, APBN menjadi satu-satunya tulang punggung untuk menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi dengan memprioritaskan untuk bisa bertahan dan pemulihan ekonomi. Dari sisi fungsi alokasi dilakukan rasionalisasi dengan spending better.

"Dalam kondisi krisis APBN sebagai countercyclical," kata dia

Selain itu, dia menambahkan reformasi fiskal dan reformasi struktural dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Termasuk juga untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya