Di Atas Target, Kanwil DJP Jakarta Barat Kantongi Penerimaan Rp 64,7 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat mencatatkan target penerimaan pajak 100% di seluruh unit kerja. Dengan target penerimaan APBN 2024 sebesar Rp 64,5 triliun, Kanwil DJP Jakarta Barat mencatatkan penerimaan bruto sebesar Rp 72,2 triliun.

Sementara penerimaan neto tercatat sebesar Rp 64,7 triliun atau 100,26% dari target, dengan pertumbuhan neto sebesar 9,25%.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh wajib pajak atas kontribusi dan kepatuhannya serta dukungan dari seluruh pengampu kepentingan.

Berdasarkan jenis pajaknya, capaian di atas terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp 29,12 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar Rp35,44 triliun, dan Pajak lainnya sebesar Rp131,1 miliar.

Empat sektor kegiatan usaha di Jakarta Barat yang memberi kontribusi dominan sebesar 75,99% terhadap realisasi penerimaan adalah sektor perdagangan sebesar Rp 32,22 triliun (49,80%).

Selain itu, sektor industri pengolahan sebesar Rp 9,31 triliun (14,39%), sektor pengangkutan pergudangan sebesar Rp 4,25 triliun (6,57%), dan sektor konstruksi sebesar Rp 3,37 triliun (5,22%).

Dari sisi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, kinerja penerimaan SPT Tahunan Kanwil DJP Jakarta Barat sampai dengan 31 Desember 2024 telah mencapai 90,52%, atau telah menerima 373.467 SPT Tahunan dari target sebanyak 412.582 SPT.

Di sisi lain, capaian penerimaan pajak wilayah DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai angka Rp 1.355,07 triliun, 112,30% dari target pajak 2024.

Kepala Seksi Data dan Potensi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, Dwi Krisnanto, menuturkan, pendapatan pajak secara neto masih tumbuh positif sebesar 1.67%(yoy), didorong oleh kinerja PPN yang tumbuh sangat baik karena konsumsi domestik yang terjaga.

Disebutkan, PPh Non Migas masih berada di zona negatif akibat terkontraksinya PPh 25/29 Badan. PPh masih mengalami kontraksi akibat penurunan lifting minyak dan gas bumi.

Sedangkan penerimaan PBB dan Pajak Lainnya turun akibat tidak terulangnya pembayaran tagihan pajak di tahun 2024.

Di sisi lain, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling, menyampaikan perihal kinerja APBN DKI Jakarta. 

Mei Ling menyebutkan realisasi APBN tahun 2024 bekerja optimal dengan defisit APBN yang masih terkendali sebesar Rp 133,39 triliun, dengan pendapatan negara mencapaiRp 1.799,54 triliun dan angka belanja negara sebesar Rp 1.932,93 triliun.

Sedangkan pendapatan daerah mencapai Rp 72,90 triliun meningkat 2,57 (yoy) sebesar 97,26% dari target. Pertumbuhan positif tersebut ditopang oleh peningkatan PAD dan pendapatan transfer.

Sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat realisasi sebesar Rp 1.366,68 triliun dukungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan indikator-indikator ekonomi.

Nilai Tukar Petani (NTP) per Desember 2024 turun 0,23% (yoy) akibat kenaikan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga petani yang tinggi meskipun harga gabah dan beras meningkat. Namun Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 1,00% (yoy) dan 0.09% (m-to-m).

Adapun neraca perdagangan bulan Desember 2024 tercatat defisit sebesar USD 0,51 miliar. Defisit dipicu kenaikan ekspor lebih tinggi dibanding kenaikan impor. 

Sementara itu, tingkat inflasi mencapai 1,48% (yoy) dan sebesar 0,37% (m-to-m) pada peiode Desember 2024. Capaian inflasi tersebut masih terkendali pada rentang sasaran dan lebih rendah dari rata-rata inflasi nasional, utamanya disumbang kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Indikator ekonomi riil masih relatif baik, terlihat dari indeks keyakinan konsumen yang terjaga dan konsumsi listrik kumulatif yang tumbuh positif.

Sebagian besar target indikator ekonomi tercapai, namun perlu tindak lanjut pada indikator kemiskinan yang masih di bawah target rencana pembangunan daerah tahun 2024.

Kepala Bidang Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Wijang Abillah menyampaikan kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai DKI Jakarta yang tumbuh positif hingga.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp24,02 triliun (100,69% dari target APBN), tumbuh positif 0,45% (yoy) pertumbuhan tersebut didukung oleh akselerasi penerimaan bea keluar.

Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi dengan melebihi target di tengah termoderasinya harga komoditas, terutama ditopang kinerja laba BUMN yang semakin baik.

Setiawan Suryowidodo, Kepala Seksi Hukum, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN DKI Jakarta mengungkapkan jika sampai dengan 31 Desember 2024, PNBP mencapai Rp389,37 triliun atau 121,36% dari target.