Cegah Krisis Batu Bara, Pemerintah Bakal Bentuk BLU

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, melihat PT PLN Batubara jadi salah satu biang keladi penyebab krisis energi, khususnya untuk suplai batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Luhut menganggap, PLN melalui anak usahanya tersebut nantinya tidak perlu lagi menggunakan skema Free on Board (FOB), atau beli batu bara di lokasi tambang.

Namun, PLN bisa menggunakan skema Cost, Insurance and Freight (CIF) atau beli batu bara dengan harga sampai di tempat.

"Jadi nanti PLN tidak ada lagi FOB, semua CIF. Tidak ada lagi boleh PLN trading dengan trader. Jadi semua harus beli dari perusahaan. Saya ulang itu, sudah diputuskan di rapat tadi," tegas Menko Luhut di Jakarta, Senin (10/1/2022).

Oleh karenanya, ia memandang kehadiran PLN Batubara kini tidak diperlukan lagi. "Enggak ada, PLN Batubara kita minta dibubarin," seru Luhut.

Agar krisis batu bara ini tidak terulang lagi, pemerintah pun akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bakal menyediakan pasokan untuk PLN.

"Nanti BLU yang bayar pada PLN. Sehingga PLN membeli secara market price. Jadi tidak ada lagi mekanisme pasar terganggu lagi," tukas Luhut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan kembali membuka keran ekspor batu bara secara bertahap dalam waktu dekat.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pelaku usaha batu bara pada Senin (10/1/2022) hari ini, Luhut mengatakan, kondisi cadangan batu bara untuk sektor kelistrikan nasional kini sudah mulai membaik.

"Sekarang yang pertama sudah semua membaik. Jumlah hari itu bertahap sudah bisa 15 hari, bisa mau ke arah 25 hari untuk cadangan," ujar Luhut di Jakarta, Senin (10/1/2022).

Luhut menyebut, saat ini juga ada beberapa belas kapal yang sudah diisi batu bara dan telah diverifikasi. Kapal-kapal tersebut katanya bisa mulai dilepas untuk pengiriman batu bara mulai Selasa (11/1/2022) besok.

"Kemudian kapan nanti kapan dibuka ekspor, secara bertahap mulai Rabu," imbuh Menko Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah membuat kebijakan larangan ekspor batu bara selama periode 1-31 Januari 2022.

Kebijakan ini diambil akibat rendahnya realisasi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), khususnya untuk sektor ketenagalistrikan bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).