Erick Thohir Pilih Selamatkan Garuda Indonesia Karena Tak Ingin Ada Monopoli Pasar Penerbangan

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir terlihat terus berupaya menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia. Ternyata hal ini karena dia ingin Garuda bisa menjadi penyeimbang pasar agar tidak ada monopoli persaingan pasar penerbangan.

"Kasus Garuda adalah kasus yang sudah lama, tetapi permasalahannya kita rela enggak kalau Garuda ini tidak diselesaikan, akhirnya ada monopoli penerbangan nasional," ujar dia di Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Proses restrukturisasi hutang Garuda Indonesia sebesar Rp 189 triliun telah memasuki tahap negosiasi dengan lessor (perusahaan penyewa pesawat) melalui skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Jika terjadi monopoli pasar penerbangan maka akan berdampak simultan terhadap sejumlah sektor bisnis lainnya. Termasuk berdampak pada pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kalau monopoli penerbangan terjadi, akhirnya tiket (pesawat) jadi mahal, kalau tiketnyajadi mahal berarti banyak orang memilih tidak bepergian, akhirnya industri pariwisata tidak berkembang, kalau industri pariwisata tidak berkembang, UMKM juga tidak punya sumber penghasilan," tegas dia.

Sejauh ini Erick Thohir berhasil melakukan negosiasi untuk memulihkan keuangan Garuda Indonesia. Restrukturisasi Garuda Indonesia mencapai lebih dari 50 persen.

Hingga Januari 2022, empat lessor yang memberikan persetujuan tersebut. Sementara, tigalessor lainnya pada tahap negosiasi. Secara keseluruhan ada 35 lessor yang dibidik pemerintah.

Menteri BUMN Erick Thohir mengejar persetujuan dari 7 lessor raksasa terkait penyelesaian utang di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah itu bisa dikatakan lebih dari 50 persen dari porsi lessor setuju dilakukan restrukturisasi.

Persentase itu masih berkaitan dengan 4 lessor yang telah menyetujui resktrukturisasi utang Garuda Indonesia serta 35 sisanya yang masih dalam tahap negosiasi. Dengan asumsi mendapat 3 persetujuan lagi, porsi 50 persen atau mayoritas suara akan mengarah pada resktrukturisasi utang maskapai pelat merah itu.

Sehingga, Garuda Indonesia selanjutnya bisa masuk ke fase pemulihan keuangannya. Namun manajemen harus memperoleh persetujuan tujuh lessor atas restrukturisasi utang yang diproses melalui skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan.

"Namanya kita juga usaha tetapi yang empat lessor ini kan, jadi gini dari 35 lessor itu kalau kita bisa dapat tujuh lessor yang besar itu udah lebih dari 50 persen. Nah, empat lessor ini yang besar jadi kalau kita dapat tiga lagi itu akan mayoritas," ujar Menteri Erick kepada wartawan di kawasan gedung DPR, Selasa (25/1/2022).

Ia mencatat, persetujuan tujuh lessor raksasa global akan menjadi mayoritas karena mampu merepresentasikan angka 50 persen sesuai dengan target. Secara keseluruhan ada 35 lessor yang dibidik pemerintah.

“Goodnews-nya 4 lessor yang sudah menyetujui ini adalah para lessor besar jadi secara persentase kalau kita bisa mendapatkan 3 tambahan lessor ini artinya mayoritas lessor menyetujui (restrukturisasi) yang sisa yang banyak itu kecil-kecil,” terangnya.

Sehingga, menurutnya jadi pilihan tepat pihaknya terus fokus melakukan negosiasi ke sejumlah lessor-lessor ini. Pada momen ini, kata Menteri Erick, telah jadi penting payung hukum dari PKPU terhadap langkah negosiasi yang dilakukan terhadap lessor-lessor yang tersisa.

Respon Positif

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengklaim proses restrukturisasi terus mendapat respon positif. Bahkan, keseluruhan lessor sudah mendaftarkan diri dalam PKPU.

Meski begitu, tahapan-tahapan negosiasi masih terus dilakukan karena baru sebagian lessor yang menandatangani isi persetujuan restrukturisasi tersebut.

"Kita sekarang masih negosiasikan dengan semua lessor dan kreditur yang lain, sementara ini tidak ada perkembangan negatif malah positif, dianggap kita serius menangani bukan hanya ke depan tapi juga masalalu," ungkap Irfan.