Proyek Ibu Kota Baru Terganjal Anggaran, Ini Penjelasan Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta Pendanaan pembangunan tahap pertama ibu kota baru di Kalimantan Timur, masih belum pasti apakah seluruhnya menggunakan APBN 2022 atau tidak. Pasalnya, Pemerintah masih mengoptimalkan penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, menegaskan, sudah digarisbawahi dukungan APBN di dalam pembangunan IKN hanya akan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar dan juga pembangunan Kawasan inti dari pusat pemerintahan IKN.

Tentunya diluar itu, Kementerian Keuangan terus mencarikan solusi dari segi pendanaannya. Apakah melibatkan badan usaha, maupun mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara.

“Tentunya kami tetap berkomitmen di Kementerian Keuangan, kebutuhan anggaran untuk 2022 akan difokuskan bagaimana mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam APBN 2022 dengan melihat ketertarikan kementerian-kementerian terkait dengan pembangunan IKN,” kata Made dalam Forum Merdeka Barat, Rabu(2/2/2022).

Made menjelaskan, diketahui Undang-Undang IKN diterbitkan setelah Undang-undang APBN 2022 ditetapkan. Artinya, Kementerian Keuangan tetap berkomitmen akan memfokuskan pada pemulihan ekonomi di tahun 2022.

“Apakah nanti akan melalui realokasi belanja atau refocusing, yang tentunya segala upaya yang dilakukan kita tetap menjaga bagaimana penanganan covid-19 terjamin dan pemulihan ekonomi tetap jalan. Kita harap terus membaik,” tegasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam melakukan realokasi maupun refocusing, Kementerian Keuangan sebisa mungkin akan mendapatkan ruang-ruang yang dapat dioptimalkan untuk mendanai pembangunan IKN tahun 2022 ini.

“Saya yakin pemindahan ibu kota ini sudah melalui kajian yang panjang, tapi kami dari Kementerian Keuangan punya perspektif pemindahan ibu kota ini melihat bagaimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia,” katanya.

Menurut Made, urgensi pemindahan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan merupakan salah satu upaya strategi Pemerintah dalam menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Hal ini sebenarnya sudah banyak dilakukan sebelumnya, sebagai contoh kita membangun jalan tol Trans -Sumatera, Jalan Kereta api di Sulawesi dan Papua, pembangunan bandara dan Pelabuhan.

“Ini adalah salah satu bagian strategi kita membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih komprehensif di Indonesia,” pungkas Made.