Di Indonesia, Ongkos Logistik ke Domestik Masih Lebih Mahal Ketimbang ke Luar Negeri

Kementerian PUPR dikatakan memiliki peran strategis guna memastikan konektivitas terjaga yang diharapkan mampu menekan biaya logistik dalam negeri.

oleh Arief Rahman H diperbarui 23 Mar 2022, 22:00 WIB
Diterbitkan 23 Mar 2022, 22:00 WIB
Pelabuhan Merak Hanya untuk Angkutan Logistik
Truk yang menjadi angkutan logistik akan menyeberang ke Sumatera memasuki Pelabuhan Merak, Banten. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Bogor - Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menyebut biaya logistik domestik masih lebih mahal bila dibandingkan dengan biaya logistik ke luar negeri.

"Ternyata ongkos (logistik) dalam negeri lebih mahal daripada mengangkut dari luar negeri," kata dia dalam Media Gathering di Bogor, Rabu (23/3/2022).

Kementerian PUPR dikatakan memiliki peran strategis guna memastikan konektivitas terjaga yang diharapkan mampu menekan biaya logistik dalam negeri.

"Kami harap dapat menyelesaikan isu terkait konektivitas sehingga menekan biaya logistik yang tinggi," jelas dia.

Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR telah menuntaskan pembangunan dan mengoperasikan 123 km jalan tol. Dengan demikian total panjang jalan tol operasional di Indonesia menjadi 2.457,5 km sampai 2021.

Ia menyebut, berkembanganya infrastruktur dan konektivitas membuat hal itu menjadi lebih baik. Ini tercantum dalam capaian Global Competitiveness Index (GCI).

Menurut The Global Competitiveness Index 4.0 Tahun 2019, infrastruktur Indonesia berada pada ranking 50 dari total 141 negara.

Bahkan Indonesia berada pada posisi 5 di ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Ini yang membuat pihaknya terus menggenjot infrastruktur.

"Karena gak mungkin (biaya) logistik kita membaik kalau tanpa infrastruktiur, apakah itu transportasi darat maupun infrastruktur lainnya," jelas dia.

 

Total Pembangunan Jalan

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah

Dia menekankan, pada periode awal Presiden Joko Widodo telah menentukan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.

"Menggenjot infrastruktur adalah pilihan di awal kabinet, dulu ini jadi pertanyaan besar publik, ' pemerintah genjot infrastruktur seolah banyak uang'. Tapi sekarang terbukti sudah lebih baik, tanpa harus menunggu dampak dari pembangunan infrastruktur," paparnya.

Hingga saat ini, Kementerian PUPR sudah membangun kurang lebih 1.600 kilometer jalan tol yang telah beroperasi.

Sementara, hingga 2014, baru sekitar 782 kilometer jalan tol yang beriperasi. Peningkatan pembangunan terjadi sejak 2015. "Kalaupun biaya (pembangunannya) besar, hasilnya nyata," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya