Universitas Telkom Tawarkan BNPB Teknologi Tanggulangi Bencana

Liputan6.com, Jakarta Forum Alumni Universitas Telkom (FAST) tengah menggodok kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di sektor riset terkait kebencanaan.

Presiden FAST Sri Safitri berharap, kerjasama penelitian di bidang penanggulangan bencana antara Universitas Telkom dengan BNPB ini bisa terwujud. Upaya ini lantaran Universitas Telkom memiliki fasilitas dan dukungan teknologi digital yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Senada, Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Telkom Angga Rusdinar menyatakan, pihaknya telah melakukan banyak penelitian dan inovasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

"Sejak pandemi Covid-19, kami membuat alat desinfektan ruangan berbasis UAV (Unmanned Aerial Vehicle) atau robot, dan telah dihibahkan ke wisma atlet juga Pemerintah," ungkap Angga.

Penelitian dan inovasi lainnya yang telah dilakukan Universitas Telkom antara lain membuat sistem pendeteksi dan recovery bencana, prediksi dan simulasi tsunami, dan artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi tinggi permukaan laut.

Merespon hal ini, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyambut baik peluang yang ditawarkan FAST dan Universitas Telkom ini. Menurutnya, penanggulangan bencana di Indonesia bukan hanya Covid-19, tapi juga yang paling menyita perhatian dunia yaitu kebakaran hutan.

"Meski kita mengetahui Covid-19 ini angka kasusnya sudah melandai, namun masih ada potensi bencana lainnya yaitu kebakaran hutan," kata Suharyanto.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Suharyanto merasa perlu untuk menerapkan teknologi dalam rangka mengoptimalkan tindakan-tindakan pencegahan maupun penanggulangan bencana.

"Maka dari itu, jika kita menggunakan teknologi untuk mendeteksi titik api, saya pikir kita bisa melakukan tindakan pencegahan lebih efektif dan efisien sebelum api tersebut menjadi besar dan membakar hutan," sebutnya.

Menurut dia, masih ada potensi bencana lainnya seperti tsunami, gunung berapi, dan gempa bumi. Untuk tsunami pihaknya juga bekerja sama dengan BMKG secara intensif. Namun dia merasa perlu untuk dapat mendeteksi gunung berapi, serta melakukan mapping daerah yang terdampak gempa bumi.

"Saya berharap agar kerja sama antara Universitas Telkom dan BNPB yang difasilitasi oleh FAST ini dapat menjawab masalah pendataan bencana," tandasnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, sebanyak 65 orang meninggal dunia dalam berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia pada periode 1 Januari-10 Maret 2022.

Laporan bencana alam ini disampaikan BNPB lewat akun Twitter resminya @BNPB_Indonesia pada Jumat (11/3/2022) malam.

Dalam periode itu, total telah terjadi 850 peristiwa bencana alam di Indonesia, sebagian besar terkait dengan cuaca ekstrem seperti banjir dan tanah longsor.

Selain menelan 65 korban jiwa, rangkaian bencana alam tersebut juga menyebabkan dua orang hilang, 572 orang luka-luka, dan 1.288.776 lainnya mengungsi, demikian seperti dilansir Antara.

Menurut BNPB, selama kurun waktu tersebut terjadi empat kali gempa bumi bermagnitudo lebih dari 5.0, 30 kebakaran hutan dan lahan, 329 banjir, 164 tanah longsor, 316 cuaca ekstrem, serta tujuh gelombang pasang dan abrasi.

Bencana alam paling banyak terjadi di Jawa Barat dengan 213 kejadian, lalu Jawa Tengah dengan 159 kejadian, dan Jawa Timur dengan 130 kejadian.

Bencana-bencana tersebut juga merusak 16.786 rumah tinggal, 2.630 di antaranya rusak berat, dan 525 fasilitas umum, termasuk 331 fasilitas pendidikan.

Sebanyak 60 bangunan kantor dan 50 jembatan penyeberangan juga rusak akibat bencana alam selama periode tersebut. 

Bupati Demak Eisti'anah tak sanggup menangani masalah banjir rob yang terjadi di sepanjang wilayah pantai utara (pantura) terutama di wilayahnya. Untuk itu, ia meminta bantuan Pemeritah Pusat termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar masalah banjir rob ini segera bisa selesai.

Sri Mulyani pun menjelaskan, mengenai pendanaan penanggulangan banjir rob, pemerintah daerah bisa memanfaatkan pembiayaan kreatif. Salah satunya dengan menerbitkan utang daerah untuk menjawab masalah keberlanjutan lingkungan ini.

"Pendanaan kreatif dalam rangka isu-isu yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang," kata Sri Mulyani dalam acara Kick Off Sosialisasi UU Harmonisasi Keuangan Daerah dan Pusat (HKPD) di Demak, Jawa Tengah, Kamis (10/3/2022).

Dia mengakui saat ini para pemerintah daerah masih dalam tahap awal belajar mengenai topik pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga daerah masih harus dibantu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) meramu kebijakan yang memanfaatkan pinjaman dari filantropis.

Misalnya membangun rumah sakit lewat pembiayaan atau mengatasi masalah lingkungan.

"Buat daerah yang terkena bencana alam bisa mendapatkan pinjaman atau sumbangan dari filantropis dan ada keterkaitan dengan pemerintah pusat dan bisa menghasilkan kondisi yang lebih baik," kata dia.

Ketentuan tersebut kata Sri Mulyani telah meiliki payung hukum berupa UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Dalam regulasi ini telah diperkenalkan adanya pembiayaan kreatif.