Pungutan Ekspor CPO Naik, Apa Dampaknya ke Industri Sawit?

Liputan6.com, Jakarta Langkah pemerintah menaikkan batas atas pungutan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di awal tahun ini, diyakini tidak berdampak pada kinerja keuangan PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) karena perusahaan masih fokus pasar domestik.    

"Meskipun ada kenakan tarif ekspor tersebut, performa NSS tidak akan terdampak signifikan karena saat ini pangsa pasar NSS masih fokus untuk pemenuhan permintaan dalam negeri," jelas Komisaris NSS Robiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/5/2022).    

Robiyanto mengatakan, perusahaan menargetkan pendapatan tahun 2022 meningkat sebesar 45 persen dibandingkan pendapatan tahun lalu. Hal itu sejalan dengan kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan CPO dalam beberapa tahun terakhir dan diprediksi masih akan berlanjut sepanjang tahun ini. 

"Kenaikan harga TBS dan CPO yang tinggi ini terefleksi pada performa nilai penjualan Nusantara Sawit Sejahtera yang meningkat selama periode 2021. Pada tahun ini, kami memiliki target pertumbuhan sekitar 45 persen year on year,” jelasnya.  

Pada Maret 2022, Pemerintah menaikkan batas atas pungutan ekspor CPO dan produk turunannya dari semula USD1,000/ton menjadi USD1,500/ton. Keputusan ini ditetapkan setelah Menteri Perdagangan mencabut kebijakan menaikkan porsi domestic market obligation (DMO) CPO dari 20 persen menjadi 30 persen.

Dia mengatakan, perubahan kebijakan CPO juga tidak berpengaruh terhadap rencana IPO karena perusahaan telah memperhitungan semua aspek yang diperlukan, termasuk setiap perhitungan terhadap rencana bisnis yang telah ditetapkan.  

“NSS percaya bahwa dengan terlaksananya IPO ini, maka setiap rencana bisnis akan dapat dieksekusi dengan baik. Dengan dana IPO yang diperoleh nanti, NSS berencana menyelesaikan pabrik baru dan memiliki luas lahan seluas sekitar 43,000 hektare, serta melakukan penanaman baru,” terangnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Berdasarkan data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), dari survei di 11 provinsi dan 31 kabupaten untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian petani, ditemukan bahwa harga CPO serta TBS petani relatif tinggi.

Dia menambahkan, seiring dengan peningkatan harga TBS dan CPO, NSS juga akan melakukan penanaman baru pada lahan-lahan yang sudah siap untuk ditanam, serta terus meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat menunjang volume penjualan di tahun ini.

NSS, paparnya, akan selalu mengoptimalkan produktivitas tanaman dengan terus melakukan riset yang sudah terjadwal setiap tahun terhadap kesehatan tanah dan daun. Melalui langkah ini, perusahaan meyakini angka Oil Extraction Rate (OER) CPO akan ikut naik.

Sehingga, jelasnya lagi, hal ini nantinya dapat meningkatkan produksi dan dapat meningkatkan volume penjualan NSS. Selain itu, NSS juga akan selalu mendukung kesejahteraan petani perkebunan rakyat yang berada di sekitar perkebunan dengan melakukan kemitraan yang lebih intens.

“Selain itu NSS juga terus mengoptimalkan sistem distribusi CPO menggunakan teknik penyaluran melalui direct piping yang terhubung langsung ke terminal khusus NSS, sehingga dapat mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan margin NSS,” tutup Robiyanto.

Sebelumnya, melonjaknya harga komoditas dinilai sangat menguntungkan bagi Indonesia. Alasannya, saat ini harga CPO telah mencapai harga tertinggi dari yang pernah terjadi.

"Harga CPO memang sangat tinggi beberapa bulan terakhir dan sekarang masih. Harga tertinggi pernah mencapai UDS 1.926,9 per ton. Ini harga record paling tinggi sepanjang masa," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam webinar Macroeconomic Update 2022, Jakarta, Senin (4/4/2022).

Artinya, lanjut dia, nilai tambah yang diterima Indonesia lebih besar. Mengingat ekspor CPO dan sawit Indonesia tinggi. Belum lagi harga batubara yang menambah sumber likuiditas perekonomian saat harganya tinggi.

Febrio mengatakan, setiap ada kenaikan harga komoditas, akan berdampak mengalir ke sektor perbankan. Kemudian mengalir ke masyarakat, khususnya bagi petani yang menikmati kenaikan harga tersebut. Sehingga secara tidak langsung perekonomian di sekitar sektor tersebut akan meningkat.

"Jadi biasanya akan melihat komoditi harga tinggi, penjualan kendaraan bermotor akan tinggi, penjualan tv akan naik, elektronik akan tinggi," kata dia. "Artinya akan salurkan DPK (Dana Pihak Ketiga) di perbankan yang selama 2 tahun ini tumbuh sangat tinggi di atas 10 persen dua tahun berturut-turut," sambungnya.    

Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia menjadi beban pemerintah. Alasannya selama ini pemerintah menanggung subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Bensin jenis Pertalite tetap dijaga harganya agar tidak menimbulkan gejolak harga di tingkat SPBU. Perbedaan harga keeknomian dan harga jual di tingkat konsumen ditanggung pemerintah melalui APBN.

"APBN harus hadir menjamin tidak terjadi kenaikan harga fluktuatif untuk kepentingan rakyat," kata dia.

Dia menambahkan banyak APBN yang harus disiapkan untuk menanggung risiko absorber . Sebab dalam konteks ini APBN jadi shock absorber yang mengharapkan risiko ke masyarakat seminimal mungkin.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com