Oleh-Oleh Menteri Bahlil dari Davos, RI dan Inggris Bakal Teken Kerja Sama di KTT G20 Bali

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membawa pulang rencana perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Inggris. Ini buah dari forum ekonomi internasional yang digelar di Davos, Swiss.

Di sela rangkaian forum ini, Bahlil menyempatkan bertemu dengan Menteri Investasi Inggris Lord Grimstone pada 25 Mei 2022 siang waktu setempat. Pada pertemuan tersebut, Menteri Investasi didampingi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia Anindya N. Bakrie.

Pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi Inggris tersebut, merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya saat kunjungan kerja Menteri Investasi/Kepala BKPM ke London, Inggris Maret lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan Kementerian Investasi/BKPM mewakili pemerintah Indonesia siap untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah Inggris terkait dengan investasi.

Menurut Bahlil, kerja sama dua negara ini nantinya akan berdampak postif pada peningkatan investasi dua arah antara Indonesia dan Inggris, dan mendorong nilai tambah yang saling menguntungkan.

“Saya pikir kita perlu membuat tim khusus untuk merealisasikan kerja sama ini. Perjanjian kerja sama akan kita teken saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali 2022 berlangsung November mendatang,” ujar Bahlil mengutip keterangan resmi, Kamis (26/5/2022).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Investasi Inggris Lord Grimstone menyetujui rencana penandatanganan kerja sama yang akan dilakukan saat KTT G20 2022 di Bali, Indonesia mendatang. Lord Grimstone berharap kerja sama ini nantinya dapat terealisasi dengan baik.

“Saya senang bisa bertemu dengan Pak Menteri hari ini. Kerja sama pemerintah Indonesia dan Inggris ini perlu benar-benar kita kawal dan laksanakan dengan baik,” ujar Lord Grimstone.

Ruang lingkup kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Inggris ini nantinya akan mencakup ruang lingkup 3 (tiga) sektor prioritas. Yaitu industri hilirisasi tambang nikel dan mineral lainnya yang menghasilkan nilai tambah, Energi Baru Terbarukan (EBT), dan industri kesehatan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menggoda para pengusaha global untuk ikut melakukan investasi di Indonesia. Ia menyebut, kali ini sudah saatnya berbagai negara membangun kolaborasi.

Hal ini disampaikan berkaitan dengan fokusnya dalam mengembangkan energi baru terbrukan di tanah air. Diketahui, ini jadi bagian dalam transisi energi yang jadi perhatian negara di dunia.

Bahlil Lahadalia menyebut, salah satu langkahnya dengan memberikan perhatian dalam produksi baterai kendaraan listrik. Ia mengungkap sudah banyak perusahaan yang menyetujui untuk melakukan investasi di bidang ini di tanah air.

"Sudah saatnya saya pikir, kompetisi itu penting, diantara negara-negara tapi kolaborasi diantara negara-negara itu jauh lebih penting untuk kita menghasilkan satu output terbaik bagi dunia," katanya dalam Indonesia Economic Outlook 2022 and The G20 Precidency, di Davos, Swiss dalam siaran daring, Senin (23/5/2022).

Di sektor pengembangan mobil listrik, Bahlil mengajak para pengusaha global untuk ikut berkontribusi bersama dengan Indonesia. Ini juga berkaitan dengan pemerintah yang memberlakukan larangan ekspor bahan mentah.

Kalaupun dilakukan, kata dia, akan dikenakan pajak yang lebih tinggi ketimbang dengan ekspor bahan olahan baik setengah jadi atau barang jadi.

"Kami membuka diri untuk semua negara-negara ambil bagian," katanya

Cadangan Bahan Baku

Ia menuturkan, Indonesia akan mendorong pembuatan baterai mobil listrik di dalam negeri. Alasannya, 25 persen cadangan nikel dunia ada di Indonesia, yang artinya cukup besar bahan baku baterai ini di tanah air.

"yang kedua, kita mempunyai mangan dan cobalt, yang gak punya kita adalah lithium. Karena itu secara cost produksinya akan jauh lebih efisien di Indonesia," katanya.

Sementara itu, di sisi energi baru terbarukan, ia mengaku memiliki cadangan sebesar 12.000 MW di Kaltara yang disumbang Pembangkit Listrik Tenaga Air. Kemudian, PLTA di Papua juga akan menymbang 23.000 MW.