Kolaborasi Multi Pihak Kunci UMKM Perempuan Bisa Go Digital

Liputan6.com, Jakarta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha ekonomi produktif masyarakat yang terbukti mampu bangkit dan berkontribusi terhadap roda perekonomian tanah air, termasuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

Hal ini turut terlihat dari peran penting UMKM saat perekonomian tanah air yang tepuruk disertai tingginya tingkat PHK di masa pandemi. UMKM tetap menjadi tonggak strategis tidak hanya roda ekonomi negara tetapi juga rumah tangga.

Menariknya, roda penggerak UMKM di Indonesia adalah perempuan. Berdasarkan data Kemenkeu sebanyak 52 persen dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan. Untuk tingkat usaha kecil, terdapat 56 persen dari 193 ribu usaha kecil pemiliknya perempuan. Sementara, untuk usaha menengah, 34 persen dari 44,7 ribu pelaku usahanya adalah perempuan

Namun sayang masih terdapat banyak hambatan yang ditemui agar mereka dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi apalagi mengembangkan usahanya. Terbatasnya akses dan kemampuan perempuan dalam mengakses teknologi menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menjelaskan, tiga masalah aktual yang dihadapi UMKM perempuan diantaranya permasalahan konstruksi sosial patriarki, infrastruktur, akses dan kemampuan perempuan mengakses teknologi dan rendahnya literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan.

Belum lama ini, Dian Siswarini selaku Co-Chair W20 Indonesia juga mengungkapkan kaum perempuan memiliki gap hingga 25 persen dalam hal literasi digital dibandingkan kaum adam. Ia juga bersepakat dengan pentingnya peningkatan literasi digital perempuan, karena dengan itu perempuan bisa lebih berdaya dan bisa menggunakan pengetahuan digital tersebut untuk membangun bisnis mereka.

Melihat hal ini, berbagai kegiatan peningkatan kapasitas telah dilaksanakan dan diimplementasikan melalui kolaborasi multi pihak dari berbagai institusi mulai dari BUMN, sektor swasta, pemerintah pusat dan daerah, hingga LSM untuk mendukung kelangsungan usaha bagi UMKM Perempuan untuk menggerakan roda perekonomian.

Salah satu contohnya adalah kegiatan yang digelar oleh platform digital Tokopedia. Berkolaborasi dengan Kepala Dinas Koperasi & UKM Provinsi Bali dan UMKM Perempuan Perintis (UPRINTIS), Tokopedia untuk pertama kalinya menyelenggarakan Kelas Perempuan Maju Digital (KPMD) pada Kamis, 21 Juli 2022 di Quest Hotel San Denpasar, Bali.

Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga dan Co-Chair W20 Indonesia, Dian Siswarini, acara ini juga membahas peluang dan tantangan yang dimiliki wirausaha perempuan, beberapa di antaranya wirausaha perempuan yang lebih banyak beralih ke penjualan daring, usaha milik perempuan sebagai sumber daya penting yang masih belum termanfaatkan dengan baik, fleksibilitas kerja dan waktu dan perluasan akses pasar.

Selain itu, KPMD juga membagikan kiat-kiat kepada pelaku UMKM perempuan bagaimana menciptakan bisnis yang mengutamakan pemberdayaan perempuan. Tujuannya agar pelaku UMKM perempuan Bali semakin tangguh dan berdaya di era digital.

“Di Tokopedia, kami berkomitmen dan percaya bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki kesempatan yang sama dan setara, terutama bagi perempuan. Kami berharap kegiatan hari ini bisa menjadi awalan yang baik untuk dapat berkolaborasi dan berdiskusi bagaimana kita dapat membangun usaha perempuan lokal ke arah yang lebih positif lagi ke depannya,” ujar Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Emmiryzan dikutip Sabtu (22/7/2022).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

“Kami juga percaya bahwa perempuan sudah semestinya menjadi garda terdepan dalam pemulihan ekonomi nasional paska pandemi. Oleh karena itu, Tokopedia akan terus memberikan kesempatan untuk perempuan, termasuk yang hadir hari ini, agar dapat mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi dan dapat menumbuhkan semangat “Bali Bangkit” paska pandemi,” tambah Emmiryzan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Wayan Ekadina mengatakan, pihaknya yakin bahwa salah satu cara untuk menggerakkan kembali perekonomi di Bali yang terdampak pandemi dengan memaksimalkan potensi UMKM

"Kami berharap lewat Kelas Perempuan Maju Digital yang diadakan Tokopedia ini, dapat semakin mengasah kemampuan para pelaku UMKM sekaligus meningkatkan kualitas produk sehingga siap bersaing di pasar nasional maupun internasional," ungkapnya.

Pendiri dan Komisaris Utama UPRINTIS Novita Hardini,menambahkan Kelas Perempuan Maju Digital yang dilakukan Tokopedia di Bali ini sejalan dengan program UPRINTIS dalam memberikan akses pendampingan bagi para UMKM perempuan.

"Harapannya, agar UMKM perempuan bisa meningkatkan kemampuan berbisnis secara digital, mulai dari promosi, memperluas jaringan bisnis, hingga mengelola keuangan dengan baik," ucap dia.

Peran Tokopedia dalam meningkatkan potensi UMKM di Indonesia terutama perempuan juga dibuktikan dalam riset yang dipublikasikan oleh LPEM FEB UI pada 2020, dimana jumlah perempuan pegiat UMKM yang memulai bisnis dari nol lewat salah satu platform digital yakni Tokopedia, selama pandemi hampir 1,5x lipat lebih tinggi dibandingkan jumlah laki-laki. Acara KMPD di Denpasar, Bali diikuti oleh sekitar 100 UMKM Perempuan di wilayah Bali.

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendongkrak investasi ke Indonesia. Investasi tersebut tidak kelas kakap saja tetapi juga investasi kecil yang menyasar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Ketika melantik saya, Presiden minta saya mengurus tidak adanya investasi yang besar-besar tetapi juga yang kecil-kecil ini harus diurus," kata Bahlil dalam acara Pemberian NIB Pelaku UMKM Perseorangan di Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/7/2022).

UMKM meskipun nilainya tidak besar, tetapi dengan jumlah yang sangat banyak maka tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberikan pelayanan yang setara kepada mereka.

Maka, Bahlil menyebut pemerintah melahirkan Undang-Undang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Salah satu tujuan UU Cipta Kerja ini dibuat untuk mempermudah para pengusaha membuat izin berusaha.

"Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, kami susun UU Cipta Kerja yang salah satu output-nya percepatan pengurusan izin berusaha," kata dia.

Sebelum ada UU Cipta Kerja, Bahlil mengatakan pengurusan izin bagi pelaku UMKM sangat sulit. Dia pun membuat anekdot yang membandingkan pelaksanaan ibadah umrah dengan pengurusan izin berusaha di Indonesia.

Katanya lebih jelas waktu pelaksanaan ibadah umrah saat melakukan tawaf atau mengelilingi kabah ketimbang mengurus perizinan berusaha. Pengusaha harus keliling ke pihak-pihak terkait untuk mendapatkan izin. Mulai dari kementerian, dinas, dan para pejabat yang berkenan memberikan izin berusaha.

"Jadi dulu buat izin UMKM ini susahnya minta ampun," kata dia.

Sistem perizinan dengan One Single Submission (OSS) berbasis risiko pun menjadi jalan keluar kebuntuan masalah perizinan. Kini mengurus izin usaha dengan OSS bisa menggunakan ponsel pintar sendiri.

"Dengan OSSS ini bisa memberi kepastian, cepat,dan tanpa biaya buat UMKM. Ini tidak dan biayanya NIB, sertifikat halal dan SNI ini kita buat cepat," pungkasnya.