Ombudsman Bongkar Temuan Maladministrasi Tata Kelola Minyak Goreng

Melalui LAHP yang dikeluarkan, Ombudsman memberi waktu 60 hari kepada beberapa instansi terkait, semisal Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan untuk memberi jawaban. Tidak harus dilaksanakan, karena penyusunan regulasi juga membutuhkan waktu. 

"Oleh karena itu, yang paling penting rencana aksinya harus ada. Tetapi nanti kami tentunya akan breakdown, mana yang bisa dilakukan dengan cepat, itu harus dilakukan. Oleh karena itu, 30 hari ke depan kita akan lakukan monitoring, kita akan datang ke semuanya," tuturnya.