Menko Airlangga: Beras hingga Rokok Punya Pengaruh Besar di Angka Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap sejumlah komoditas yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Mulai dari beras hingga rokok berperan besar di perkotaan maupun desa.

"Kalau kita lihat yang mempengaruhi kemiskinan itu ada beberapa komoditi yang utama. Beras itu berpengaruh 23 persen di desa dan 19 persen di kota. Yang kedua ini tak boleh ketahuan Menkes, Rokok pengaruhnya 11-12 persen, kemudian telur ayam, gula pasir, daging ayam, dan seterusnya," bebernya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan daerah Pengendalian Inflasi 2022, di Jawa Timur, Rabu (14/9/2022).

Ia berharap pemerintah daerah bisa merespons data terkait ini untuk ditindaklanjuti. Tujuannya agar bisa mengendalikan peningkatan angka kemiskinan di masyarakat.

Dari sisi inflasi pangan, Menko Airlangga mengatakan ada ssekitar 27 provinsi yang angka inflasinya di atas tingkat nasional. Beberapa diantaranya adalah Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Bali, Bangka, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Sementara Banten, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Papua Barat tingkat inflasinya berada di bawah angka nasional.

"Kemarin sudah diundang ke istana bertemu bapak Presiden untuk diingatkan, jadi keinginan bapak Presiden minta didetailkan (penyebab inflasi)," kata dia.

Ia juga menyampaikan kondisi ketahanan pangan di daerah-daerah di Indonesia. Ini berkaitan dengan sejumlah komoditas seperti beras, hingga gula pasir.

Menko Airlangga menyebut, pasokan beras di 29 provinsi dalam kondisi aman. Jagung dalam kondisi aman di 29 provinsi dengan 2 provinsi lainnya rawan.

Kemudian, cabai aman di 7 provinsi dengan 17 lainnya berada di posisi rentan dan 10 provinsi rawan. cabai rawit aman di 10 provinsi dan 14 provinsi dalam keadaan rentan, dna 10 provinsi dalam keadaan rawan.

Gula Pasir di 27 provinsi dalam status aman, dan 7 provinsi rawan. Bawang putih aman di 34 provinsi, bawang merah aman di 14 provinsi.

"Demikian juga telur ayam di 23 provinsi aman, 8 provinsi rawan dan 3 provinsi rentan, NTT, Maluku, Papua. Daging ayam aman di 34 provinsi, demikian dengan daging sap," beber Airlangga Hartarto.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meminta daerah-daerah di Indonesia bisa mencontoh pemerintah provinsi Jawa Timur. Ini menyoal gerak cepat dalam pengendalian inflasi pangan.

Menurut Perry, 46 kantor cabang BI telah menjadi bagian bersama pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan. Termasuk didalamnya terdapat sekitar 43 kerja sama antara BI dan pemerintah daerah hingga upaya operasi pasar guna menahan harga bahan pangan.

"Ini Jawa Timur yang sudah bergerak cepat, tapi daerah lain juga perlu melakukan ini, bagaimana kejelasan untuk penggunaan anggaran dari yang 2 persen tadi untuk membantu angkutan (umum)," kata dia dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022, di Jawa Timur, Rabu (14/9/2022).

Besaran 2 persen yang dimaksud Perry adalah alokasi dari dana transfer umum (DTU) untuk digunakan sebagai bantalan sosial di masyarakat di masing-masing daerah. Harapannya, dengan alokasi tersebut mampu meredam kenaikan inflasi imbas disesuaikannya harga BBM Subsidi.

"kemudian juga bantuan sosial karena berbagai daerah perlu juga didampingi dengan aparat penegak hukum supaya ini betul-betul pemda ini merasa tenang dan bisa menyalurkan, tidak kemudian merasa ragu-ragu untuk melakukan," tuturnya.

Selain itu, Perry juga mengingatkna kalau pemda perlu menggelar operasi apsar dan melakukan kerja sama antar daerah. Misalnya, banyak daerah yang mengalami kelebihan suplai salah satu komoditas tertentu, maka, itu bisa disalurkan ke daerah yang defisit.

"Seperti beras, kita juga kelebihan beras sebetulnya, tapi kenapa harga beras naik? barangkali juga karena sebagian produksinya (tidak merata)," kata dia.

Masih soal beras, ia meminta masyarakat untuk emanfaatkan beras produksi lokal. Sehingga mampu memberikan keseimbangan harga di pasaran.

Pada kesempatan itu, ia menekankan pemerintah perlu berupaya untuk menahan inflasi inti atau inflasi daya beli di angka 3 persen. Maka, inflasi pangan yang jadi sektor paling berperan perlu terus dikendalikan lebih serius.

"Dengan demikian pengendalian inflasi pangan bergejolak, engendalian inflasi administerd prices itu menjadi kunci negara kita bisa mensejahterakan rakyat agar memang tidak kemudian menurunkan daya beli," terangnya.

Di sisi yang sama, mengendalikan dampak turunan dari penyesuaian harga BBM juga menjadi perhatian. Adanya berbagai subsidi seperti BLT BBM, alokasi dana pemda, hingga subsidi upah menjadi salah satu upaya menahan efek turunan kenaikan harga BBm Subsidi.

"Kalau bisa bisa dikendalikan maka dampak selanjutnya ke harga makanan lain dan harga lain bisa dikendalikan. agar inflasi daya beli yang 3 persen itu tidak merangkak naik. Maka itu perlu gotong royong dan bersama dari pemerintah pussat dan pemda dan juga berbagai pihak," tuturnya.