Luhut Pede Indonesia jadi Negara Maju di 2030, Caranya?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan optimis Indonesia bisa menjadi negara maju dengan rata-rata pendapatan per-kapita USD 10 ribu per tahun pada 2030.

"Pendapatan per kapita kami hari ini mencapai USD 4 ribu per tahun, dan kami berharap bisa meningkat menjadi sekitar USD 10 ribu per tahun pada 2030 mendatang," kata Luhut, dalam acara Seminar Internasional yang digelar LPS di Nusa Dua, Bali pada Rabu (9/11/2022).

Luhut memaparkan bahwa, untuk mencapai target ini, Indonesia harus membendung pandemi dan memulihkan perekonomian di tengah berbagai tantangan global.

Selain itu, Indonesia juga perlu mengubah ekonomi dari berbasis komoditas menjadi berbasis industri.

"(Serta) meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi, memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan dana desa, dan mitigasi dampak perubahan iklim melalui dekarbonisasi dan transisi energi," demikian paparan Luhut.

Luhut pun memuji pencapaian ekonomi Indonesia yang mampu tumbuh diatas 5 persen sejak kuartal IV 2021.

Bahkan, ekonomi Indonesia memiliki kinerja yang solid di antara negara-negara anggota G20.

Presentasi Luhut menunjukkan, ekonomi Indonesia berada di urutan ketiga dengan pertumbuhan paling solid di antara negara-negara G20, tumbuh 5,72 persen di kuartal III 2022 - setelah Vietnam yang Arab Saudi yang masing-masing mencatat pertumbuhan 13,67 persen dan 8,57 persen.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Indonesia tak akan bisa menjadi negara maju apabila tidak berani melakukan transformasi besar.

Oleh sebab itu, pemerintah melakukan agenda besar yakni, memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.  

"Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah punya agenda besar, ini demi kemajuan negara. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan utama tentang Ibu Kota Nusantara: Sejarah Baru Peradaban Baru di Djakarta Theater Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Dia menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan hanya memindahkan gedung-gedung kementerian, Istana Presiden, maupun Istana Wakil Presiden. Namun, pemerintah ingin ada budaya kerja dan pola pikir baru di IKN.

"Bukan fisik yang kita pindahkan, tetapi yang kita ingin bangun adalah budaya kerja baru mindset baru, dan IKN mindset ekonomi baru," jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan pemerintah telah memiliki payung hukum jelas untuk keberlanjutan IKN Nusantara yakni, UU Nomor 3 tahun 2022. Dia pun meminta semua pihak untuk tidak ragu dengan pembangunan IKN Nusantara.

"Ini juga (UU Nomor 3 tahun 2022) harus tau, itu telah disetujui 93 persen dari fraksi di DPR loh, kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin, jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan," jelas Jokowi.

Disisi lain, Jokowi menuturkan IKN Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam.

Menurutnya, belum ada satu pun negara di dunia yang memakai konsep berbasis hutan dan alam.

"70 persen nanti area hijau, lahan yang digunakan untuk membangun IKN adalah hutan produksi, bukan hutan alam. Monokultur yang punya satu jenis pohon yaitu pohon ekualiptus yang setiap 6-7 tahun di tebang," tutur dia.

"Ini yang ingin dikembalikan jadi hutan heterogen yang diharapkan menjadi hutan hujan tropis lagi di Kalimantan," sambung Jokowi.