Liputan6.com, Jakarta Perum Produksi Film Negara (PFN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan penandatanganan MoU dengan PT. Media Komunika Adilaga (MEKOGA).
Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Dwi Heriyanto selaku Direktur Utama Perum PFN dan Aidil Afdan Pananrang selaku Direktur Utama MEKOGA. Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Direktur Produksi Perum PFN Sutjiati Eka Tjandrasari, Head of Brand Management Mekoga Aisyah Humaerah, dan Head of Production Mekoga Ary Adriansyah.
Baca Juga
Penandatanganan MoU yang dilakukan antara PFN dengan Mekoga diharapkan mampu menjadi awal kolaborasi dalam mewujudkan ekosistem film dan konten yang positif di Indonesia, dengan pemanfaatan potensi dari masing-masing pihak untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam berbagai sinergi yang memungkinkan di masa yang akan datang.
Advertisement
“MEKOGA tentu sangat mengapresiasi semangat kolaborasi Perum PFN. Mengingat kami adalah perusahaan yang banyak bergelut dalam konteks komunikasi digital melalui pembentukan brand image korporasi serta manajemen konten sosial media, tentu kami juga berkewajiban untuk memastikan konten-konten yang kami hasilkan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat”, tutur Aidil Afdan Pananrang, dikutip Jumat (11/11/2022).
MEKOGA merupakan sebuah perusahaan komunikasi kreatif terintegrasi, yang memberikan berbagai layanan jasa diantaranya konsultan komunikasi korporasi, strategi pengembangan brand korporasi dan brand figur publik, produksi konten kreatif, manajemen media sosial, hingga pembuatan identitas visual.
“PFN bertujuan untuk mewujudkan ekosistem film dan konten yang lebih berkualitas dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Maka dari itu kami selalu mengedepankan kolaborasi positif agar mampu memaksimalkan potensi dari berbagai pihak, dalam hal ini juga kami lakukan dengan membangun ekosistem 4C yakni Connect, Collaborate, Create, and Commerce," kata Direktur Utama Perum PFN Dwi Heriyanto.
Seperti yang diketahui Perum PFN saat sedang melakukan transformasi bisnis dengan fokus pada aspek production house aggregator, content curator, dan distribution channel syndication. Kedepan, PFN diproyeksikan menjadi Lembaga Pembiayaan Film berdasarkan arahan Erick Thohir selaku Menteri BUMN.
Erick Thohir dan Sandiaga Uno Sepakat Ubah PFN Jadi Lembaga Pembiayaan Film
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno sepakat mengubah BUMN Produksi Film Negara (PFN) menjadi lembaga pembiayaan film bagi sineas serta industri film nasional.
"PFN seperti yang sudah saya konsultasikan dengan bapak Menparekraf Sandiaga Uno sejak awal, PFN tidak boleh lagi sebagai pembuat film. Biarkan saja anak-anak muda Indonesia yang membuat film," ujar Erick Thohir seperti melansir Antara di Jakarta, Minggu (29/8/2021).
Menurut Erick Thohir, salah satu masalah dalam industri perfilman adalah pendanaan. Karena itu, pemerintah berupaya mencari cara untuk membiayai industri perfilman nasional.
"Maka dari itu kami sedang berupaya mencari model yang baik agar PFN menjadi lembaga pembiayaan film," jelas dia.
Sandiaga Uno juga mengamini hal ini. "Bapak Menteri BUMN Erick Thohir menyebut PFN, saya sepakat sekali bahwa PFN itu positioning-nya adalah bukan PFN berkompetisi dengan pelaku industri perfilman, namun apa yang dibutuhkan terkait kehadiran pemerintah dalam sektor film adalah pembiayaan," ujar Sandiaga.
Terkait rencana PFN menjadi lembaga pembiayaan film, Menparekraf mendukung kalau tahun depan dirinya berkolaborasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Kolaborasi tidak hanya terjadi di dunia usaha, kolaborasi juga bisa dilakukan di pemerintahan bahwa PFN kami kasih suatu keleluasaan untuk mengelola dana pembiayaan film misalnya Rp 300 miliar untuk memberikan pendanaan kepada film-film yang memiliki potensi luar biasa," ujar Sandiaga.
Advertisement
Masuk Klaster Jasa Keuangan
Sebelumnya Kementerian BUMN segera mengarahkan Perum Produksi Film Negara atau PFN sebagai lembaga keuangan perfilman atau film financing yang akan mendanai produksi film-film Indonesia.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa PFN ke depan juga akan banyak berubah.
PFN bukan lagi bertarung dengan pembuat film, Kementerian BUMN malah mengarahkan PFN menjadi lembaga keuangan perfilman atau film financing.
Dengan demikian, menurut Arya, melalui perannya sebagai lembaga keuangan perfilman maka PFN ini akan mengarah dan masuk ke klaster jasa keuangan.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara PFN akan didorong menjadi BUMN yang berperan sebagai lembaga keuangan perfilman.