Rekor Tertinggi, Dana Pemda yang Parkir di Bank Capai Rp 278,73 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Pusat terus mengingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk segera membelanjakan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun permintaan pemerintah pusat tersebut sepertinya diabaikan. Bahkan dana pemda yang parkir di bank sentuh level tertinggi dalam 3 tahun. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dana pemda yang ditempatkan di industri perbankan mencapai Rp 278,73 triliun pada Oktober 2022. Menurut dia, penempatan dana pemda di perbankan pada Oktober 2022 ini merupakan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

"Dana pemda di perbankan terjadi kenaikan yang sangat signifikan, ini tentu suatu yang kita harapkan pemerintah daerah bisa terus mendorong pemulihan ekonomi yang lebih kuat terutama di kuartal terakhir ini," kata Sri Mulyani dikutip dari Belasting.id, Jumat (25/11/2022).

Dia berharap dana jumbo tersebut bisa segera cair untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Salah satu penyebab utama adalah dana pemda masih parkir di bank karena kegiatan penyerapan belanja APBD yang belum optimal.

Pada level pemerintahan kabupaten atau kota di Jawa Timur masing menduduki peringkat pertama simpan uang di bank dengan nilai akumulasi seluruh pemkab dan pemkot Jatim. Kemudian diikuti oleh pemkab dan pemkot di Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Kemudian pada level pemerintah provinsi, peringkat pertama nilai saldo di bank paling tinggi ditempati oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian diikuti oleh Pemprov Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengahm Kalimantan Timur dan Provinsi Papua.

Menurutnya, rekening jumbo pemda di bank akan dianalisis lebih lanjut oleh Kemenkeu. Otoritas fiskal akan menindaklajuti uang pemda di bank ini fenomena di akhir tahun saja atau sudah menjadi kebiasaan umum dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Ini yang tidaknya hanya pada pemerintah provinsi, tetapi juga kabupaten/kota yang menunjukkan jumlah dana yang cukup besar di bank. Mungkin kita lihat lebih teliti apakah ini temporer atau ini sudah lebih permanen," ulas Sri Mulyani. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti realisasi belanja daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2022 yang masih minim. Menurut catatannya, realisasi belanja APBD saat ini baru sekitar 39,3 persen.

"Sampai hari ini, belanja daerah, belanja APBD baru 39 persen. Hati-hati ini, baru Rp 472 triliun," tegas Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022).

"Padahal, ini penting sekali untuk perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah, yang namanya APBD ini segera keluar agar beredar di masyarakat, ini penting sekali," ujarnya.

Bila mengacu data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, realisasi APBD 2022 berdasarkan SIKD per 17 Agustus 2022 mencapai angka Rp 482,608 triliun dari total pagu belanja Rp 1.200,873 triliun.

Tak hanya realisasi belanja, Jokowi juga menyinggung adanya APBD yang mengendap di bank hingga mencapai Rp 193,4 triliun. Data terakhir itu naik 11,3 persen dibanding tahun lalu.

Jumlah dana daerah yang tersimpan di bank tersebut juga naik bila dibandingkan dengan angka terakhir per April 2022, yakni sebesar Rp 191,57 triliun.

"Saya cek, APBD di bank masih Rp 193,4 triliun. Sangat besar sekali. Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," keluh Jokowi.

"Hal-hal kecil seperti ini harus saya cek, dan saya harus tahu angkanya berapa uang APBD di bank," tegasnya.