Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

Tukin PNS Pajak Tembus Rp 117 Juta, Ini Hitungannya

Perhitungan tukin PNS memang tidak didesain untuk disetarakan. Namun, didasari atas kinerja institusinya yang memilili dampak tidaknya terhadap masyarakat dari hasil reformasi birokrasi yang dilakukan.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 23 Des 2022, 14:00 WIB

Diterbitkan 23 Des 2022, 14:00 WIB

Pelaporan SPT Pajak 2020 Ditargetkan Capai 80 Persen

Petugas menunggu masyarakat yang ingin melaporkan SPT di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Rabu (11/3/2020). DJP menargetkan pelaporan SPT tahun ini bisa mencapai 15,2 juta atau sekitar 80 persen wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - PNS Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendapat anugerah pasca penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 berhasil tembus Rp 1.634,4 triliun, atau 110,6 persen dari target.

PNS di lingkungan DJP bisa menerima tunjangan kinerja (tukin) dengan nilai terbesar mencapai Rp 117 juta. Uang tersebut jadi nilai tukin terbesar di antara instansi lainnya, hingga mendapat julukan Kementerian Sultan di ranah media sosial Twitter.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, tukin PNS di masing-masing kementerian/lembaga sudah sesuai berdasarkan indeks reformasi birokrasi (RB).

Menurut dia, indeks RB itu lah yang menentukan besaran tukin pada sebuah institusi di pemerintahan. Perhitungan itu jadi basis dalam mengukur seberapa besar dampak reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga buat masyarakat.

"Untuk menentukan tukin itu ada indeksnya, tidak otomatis langsung ditentukan, sekarang kan cuma lima. Jadi bukan indeks sultan ya," kata Anas saat ditemui di The Westin Jakarta, Jumat (23/12/2022)

Anas menekankan, indeks reformasi birokrasi ini pun sebetulnya sudah lama ada dan sudah ada nilai-nilai yang ditetapkan untuk dikejar oleh kementerian/lembaga terkait.

Ditegaskan Anas, perhitungan tukin PNS memang tidak didesain untuk disetarakan. Namun, didasari atas kinerja institusinya yang memilili dampak tidaknya terhadap masyarakat dari hasil reformasi birokrasi yang dilakukan.

"Bukan soal kesetaraan ini soal angkanya dia bisa memenuhi enggak, kan macam-macam indeks RB nya, dampaknya, ada macam-macam lah, jadi bukan soal langsung setara dan bukan setara jadi ada banyak indikator lah dan itu indikatornya bukan hanya di Kementerian PANRB," tuturnya.

Adapun untuk pemberian tukin bagi PNS DJP Kemenkeu, itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Besaran tukin di DJP Kemenkeu pun bervariasi, tergantung peringkat jabatan yang disandang oleh masing-masing pegawai.

Nilai tukin terendah diberikan untuk PNS dengan peringkat jabatan 4, yakni senilai Rp 5.361.800 untuk jabatan pelaksana.

Rincian Tukin

Suasana pelayanan pajak di Kantor KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (21/7/2022). Lewat penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka masyarakat kini cukup hanya dengan mengingat NIK. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Berikut rincian tunjangan kinerja bagi PNS di DJP Kemenkeu:

Eselon I

Peringkat jabatan 27, Rp 117.375.000

Peringkat jabatan 26, Rp 99.720.000

Peringkat jabatan 25, Rp 95.602.000

Peringkat jabatan 24, Rp 84.604.000

Eselon II

Peringkat jabatan 23, Rp 81.940.000

Peringkat jabatan 22, Rp 72.522.000

Peringkat jabatan 21, Rp 64.192.000

Peringkat jabatan 20, Rp 56.780.000

Eselon III

Peringkat jabatan 19, Rp 46.478.000

Peringkat jabatan 18, Rp 42.058.000-28.915.875

Peringkat jabatan 17, Rp 37.219.875-27.914.000

Eselon IV

Pejabat struktural (peringkat jabatan 16), Rp 28.757.200

Peringkat jabatan 16, Rp 25.162.550-21.567.900

Peringkat jabatan 15, Rp 25.411.600-19.058.000

Peringkat jabatan 14, Rp 22.935.762-21.586.600

Peringkat jabatan 13, Rp 17.268.600-15.110.025

Peringkat jabatan 12, Rp 15.417.937-11.306.487

Peringkat jabatan 11, Rp 14.684.812-10.768.862

Peringkat jabatan 10, Rp 13.986.750-10.256.950

Peringkat jabatan 9, Rp 13.320.562-9.768.412

Peringkat jabatan 8, Rp 12.686.250-8.457.500

Peringkat jabatan 7, Rp 12.316.500-8.211.000

Peringkat jabatan 6, Rp 7.673.375

Peringkat jabatan 5, Rp 7.171.875

Peringkat jabatan 4, Rp 5.361.800

Tergantung Realisasi Pajak

Warga mengurus layanan perpajakan di Kantor KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (21/7/2022). Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak resmi memulai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan ke depannya. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Namun, mengacu pada Pasal 2 ayat (4) Perpres 37/2015, pembayaran tukin untuk PNS di DJP Kemenkeu turut berpatokan pada target realisasi penerimaan pajak per tahun. Berikut rinciannya:

a. Tunjangan kinerja dibayarkan 100 persen pada tahun berikutnya selama satu tahun dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar 9 persen) atau lebih dari target penerimaan pajak;

b. Tunjangan kinerja dibayarkan 90 persen pada tahun berikutnya selama satu tahun dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar 90 persen sampai dengan kurang dari 95 persen dari target penerimaan pajak;

c. Tunjangan kinerja dibayarkan 80 persen pada tahun berikutnya selama satu tahun dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar 80 persen sampai dengan kurang dari 90 persen) dari target penerimaan pajak;

d. Tunjangan kinerja dibayarkan 70 persen pada tahun berikutnya selama satu tahun dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar 70 persen sampai dengan kurang dari 80 persen dari target penerimaan pajak;

e. Tunjangan kinerja dibayarkan 50 persen pada tahun berikutnya selama satu tahun dalam hal realisasi penerimaan pajak kurang dari 70 persen dari target penerimaan pajak.