BSU hingga Bansos Minyak Goreng Dihapus di 2023

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menghapus sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2023. Antara lain, program Bantuan Minyak Goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).

"Beberapa anggaran 2022 tidak diteruskan, seperti tahun lalu ada bantuan minyak goreng, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan pedagang kaki lima (PKL) itu di redesain tergantung kementerian-kementerian dan lembaga," jelas Sri Mulyani saat meninjau pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/1/2023).

Sri Mulyani mengatakan, manfaat sejumlah program bansos yang bakal dihapus tersebut sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan yang ada di tahun ini. Misalnya mulai meredanya pandemi Covid-19 hingga turunnya harga jual minyak goreng di pasaran.

"Tahun 2022 kemarin situasinya memang masih pandemi yang banyak dan ada guncangan-guncangan seperti harga minyak goreng naik. Jadi, ada beberapa anggaran 2022 yang tidak diteruskan," ucap Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pagu anggaran untuk sektor perlindungan sosial 2023 tetap senilai Rp476 triliun. Menurutnya, angka ini relatif tidak berbeda jauh dibandingkan APBN 2022 untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 maupun gejolak ekonomi global.

"Jumlah (anggaran perlindungan sosial) Rp476 triliun relatif sama dengan tahun 2022," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani meminta anggaran sektor perlindungan sosial senilai Rp476 triliun yang bersumber dari APBN Tahun 2023 untuk tidak di korupsi.

"Semoga anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi ya bu (Risma)," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menekankan, penggunaan uang negara dalam sektor perlindungan sosial harus dimanfaatkan secara optimal untuk menekan angka kemiskinan. Antara lain dengan turut memberdayakan kelompok masyarakat difabel untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

"Anggaran dari bantuan sosial pemerintah itu dipakai untuk betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan, bahkan bisa memberdayakan," jelas Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Rumah Sejahtera Terpadu (RST), ATENSI Disabilitas, ATENSI Yatim Piatu, Program Permakanan Lansia dan Disabilitas, di Malang, Jumat (20/1/2023).

"Hari ini saya diundang oleh Bu Risma untuk melihat berapa program bantuan sosial yang dikembangkan oleh bu Risma, dan pendekatan beliau itu sangat berbeda, yaitu mengempower atau memberikan pemberdayaan sehingga masyarakat bisa makin mandiri secara ekonomi," ujar Sri Mulyani.

Menkeu mengungkapkan, pada tahun 2022 lalu Menteri Sosial meminta anggaran tambahan spesial kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 198 miliar untuk memberikan makanan kepada kalangan lansia. Hingga kini sudah terealisasi sebesar Rp 183 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini, mengaku senang bisa mengajak Menteri Keuangan terjun langsung melihat program yang telah dilakukan Kementerian Sosial, dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kalangan disabilitas di Malang.

"Alhamdulillah Bu Menkeu bisa melihat program Kementerian Sosial untuk Permakanan yang sudah diberikan pada Desember tahun lalu untuk Permakanan lansia, disabilitas, dan anak yatim," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan terkait program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Dalam catatannya, banyak penerima-penerima muda yang menerima bantuan sosial. Oleh karena itu, Kemensos mengajak mereka untuk berwiraswasta.

"PENA itu adalah kita melihat data banyak penerima-penerima muda yang menerima bantuan sosial (bansos), karena mereka jangkauannya masih panjang masih muda. Karena itu kita membuat program PENA yaitu mengajak mereka berwiraswasta," ujarnya.

Namun, dalam prosesnya Kemensos mengalami kesulitan karena keterbatasan dana, akhirnya memberhentikan jumlah penerima bantuan sosial.

Padahal, Kemensos ingin kalangan muda itu berkembang secepatnya menjadi wirausahawan, agar mereka bisa melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik.

"Ternyata melalui DPR, kami di akseskan dengan Bank Indonesia, dan dibantulah oleh Bank Indonesia permodalan tadi," ujarnya.

Lanjut Menkeu, Kementerian Keuangan akan selalu mendukung langkah yang dilakukan Kementerian Sosial dalam mengentaskan kemiskinan melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).