Tumpas Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Fokus pada Investasi Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengambil langkah serius guna mengefektifkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) berdampak, yang bisa ikut memberantas kemiskinan. Salah satunya melalui pelaksanaan reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan iklim investasi, terutama di daerah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak ini dilakukan lewat penyediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di berbagai daerah.

"Melalui reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi ini, DPMPTSP memiliki peran besar dimana kinerjanya akan lebih diperhatikan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan reformasi birokrasi," terang Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, Senin (23/1/2023).

Hasmy berujar, dengan reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi, peningkatan pemasukan modal diterapkan untuk meningkatkan competitiveness index. Sehingga diharapkan dapat melipatgandakan investasi.

Selanjutnya, setiap instansi pemerintah diminta menyampaikan praktik, baik reformasi birokrasi yang telah dilakukan untuk mendapatkan gambaran perkembangan, sekaligus memberikan inspirasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak kepada masyarakat.

"Upaya pengumpulan informasi berbagai praktik baik ini dilakukan untuk menjadi bahan pembelajaran dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang selama ini telah dilaksanakan," ungkapnya.

Salah satu penerapan DPMPTSP turut dilakukan di Jawa Timur, guna menjemput target 12.000 perizinan pada 2023 dan realisasi investasi.

Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Diah WE menyampaikan, pihaknya terus meningkatkan kemitraan antar-dunia usaha pendukung investasi, melakukan promosi investasi terintegrasi dan menyusun Investment Project Ready to Offer (IPRO) di kawasan industri, infrastruktur, pariwisata, dan properti.

"Saat ini, terdapat 46 jumlah usaha besar potensi UMKM Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga dilakukan kolaborasi antar pelaku dunia usaha yang mayoritas dilakukan antara pemasaran produk," jelas Diah.

Selain itu, DPMPTSP Jawa Timur mempunyai aplikasi JOSS Gandos Jatim Online Single Submission, yang berguna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Jawa Timur, serta percepatan, peningkatan penanaman modal, dan kemudahan berusaha.

Sebelumnya, reformasi birokrasi tematik pada fokus penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan di Yogyakarta pada 21 Oktober 2022. Reformasi birokrasi tematik merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat dampak dan hasil capaian reformasi birokrasi.

"Pada tahun 2023 implementasi berfokus dalam empat aspek tematik, yaitu investasi, pengentasan kemiskinan, digitalisasi, dan pioritas aktual presiden," pungkas Diah.

Sebelumnya, Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022. Hal itu berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta. Dalam laporan tersebut, tingkat kemiskinan di Yogyakarta tercatat naik 11,49 persen.

Dikutip dari laman BPS, Senin (23/1/2023), persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 11,49 persen menurun 0,42 persen poin dibandingkan September 2021, namun naik 0,15 persen poin dibandingkan Maret 2022.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 463,63 ribu orang dan naik 8,9 ribu orang terhadap Maret 2022. Jika dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin September 2022 turun 10,9 ribu orang.

Kemudian, persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 10,64 persen dan naik 0,08 persen poin dibandingkan Maret 2022. Penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 14,00 persen dan naik 0,35 persen poin dibandingkan Maret 2022.

Tak hanya di desa, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 sebanyak 321,07 ribu orang, naik sebanyak 5,6 ribu orang dibandingkan Maret 2022. Sementara itu, jumlah penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebanyak 142,57 ribu orang atau mengalami kenaikan 3,3 ribu orang dibandingkan Maret 2022.

Maka BPS mencatat garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 551.342,00 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 398.363,00 (72,25 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 152.979,00 (27,75 persen).

Selain itu, pada September 2022, BPS juga mencatat secara rata-rata rumah tangga miskin di D.I. Yogyakarta memiliki 4,20 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp 2.315.636,00 per rumah tangga per bulan.

Di sisi lain, pada 2023 UMP Yogyakarta mengalami kenaikan 7,65 persen yakni sebesar Rp 1.981.782 dibanding UMP tahun 2022 sebesar Rp 1.840.915. Namun, UMP tersebut termasuk terkecil kedua setelah Jawa Tengah.