Wilayah Ibu Kota Nusantara Sepaku Banjir, Ini Langkah Mitigasi Otorita IKN dan Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta - Sempat terjadi banjir di Kelurahan Sepaku, di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada 17 Maret 2023. Banjir di IKN ini sebenarnya telah diidentifikasi oleh Otorita IKN dan Kementerian PUPR dan telah ada rencana mitigasinya.

Sekretaris Otorita IKN Nusantara Achmad Jaka Santos Adiwijaya menjelaskan, penyebab banjir di IKN Nusantara adalah hujan yang terjadi di bagian hulu dan adanya gorong-gorong yang tidak optimal, sehingga meningkatnya aliran permukaan, lalu ada faktor erosi, kemudian sedimentasi dan pendangkalan sungai.

Sebelumnya Otorita IKN telah mengidentifikasi adanya potensi banjir di beberapa area di Kelurahan Sepaku, karena lokasi banjir di wilayah tersebut adalah daerah dataran rendah yang sudah sering terjadi banjir sebelumnya.

Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan infrastruktur mitigasi banjir di kawasan sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi banjir, di antaranya dengan membangun bendung, embung, dan retensi kolam-kolam yang dilakukan oleh Kementerian PUPR yang saat ini masih berjalan," jelas dia dikutip dari Antara, Senin (20/3/2023).

"Selain itu, juga dilakukan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS terpadu di IKN dan rehabilitasi hutan dan lahan oleh BPDAS Mahakam Berau,” tambah Jaka Santos Adiwijaya.

Jaka Santos memastikan bahwa penanganan banjir di Kelurahan Sepaku telah berhasil dilakukan dengan baik berkat kerja sama seluruh pemangku kepentingan, seperti BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, TNI, polsek, kecamatan, kelurahan, Kementerian PUPR, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan lainnya.

”Air sudah surut sejak tanggal 18 Maret pagi,” ujarnya pula.

OIKN telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pihak terkait, dan tanggal 20 Maret akan dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak untuk membahas rencana penanganan jangka pendek tiga bulan ke depan, menengah sedang, akhir tahun dan jangka panjang dalam pencegahan dan penanggulangan banjir.

”Otorita IKN akan terus berkomitmen dalam memperhatikan risiko dan penanggulangan bencana termasuk banjir di wilayah-wilayah yang terkena, termasuk di Kelurahan Sepaku. Semua upaya akan terus dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana yang terjadi dan menjaga keselamatan masyarakat,” kata Jaka Santos.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat Melayu-Banjar di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Melalui kesempatan ini, Presiden Jokowi kembali menjelaskan alasan kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah kita mulai dengan membangun infrastrutukur, membangun Istana, membangun gedung-gedung kementeriannya. Tetapi yang ingin kita pindahkan itu bukan fisiknya sebetulnya, kita ingin membangun sebuah cara-cara kerja yang baru," kata dia saat memberi pidato sambutan dalam kegiatan Istigosah dan Doa bersama Rabithah Melayu-Banjar seperti dikutip lewat siaran daring, Jumat (17/3/2023).

Jokowi yakin, dengan pindahnya ibu kota negara ke IKN Nusantara, maka pemerinta dapat lebih melayani masyarakat dengan cepat, dengan lebih baik lagi dan yang terpenting adalah mengubah pola pikir atau mindset agar Indonesia bisa semakin bersaing dengan negara lain.

"Tidak mudah sekarang ini, antarnegara saling bersaing, antarnegara saling berebut. Baik itu yang namanya investasi, baik yang namanya lalu lintas. Persaingan itu tidak mudah," tegas Jokowi.

Oleh sebab persaingan yang tidak mudah, maka menurut Jokowi cara-cara baru dalam bekerja diperlukan melalui pola pikir baru dalam berkompetisi. Sebab kalau kalah, maka Indonesia akan terus menjadi negara berkembang tidak naik tingkat menjadi negara maju.

"Negara kita ini memiliki 17 ribu pulau penduduknya 280 juta tetapi penduduknya 56 persen hidup di satu pulau yaitu pulau Jawa. 150 juta lebih itu penduduk Indonesia hidup di pulau Jawa padahal kita memiliki 17 ribu pulau artinya ekonomi perputaran uang itu 58 persen ada di pulau Jawa. Terus 17 ribu pulau yang lain dapat apa? Iya ndak? Itu perlu yang namanya pemerataan bukan Jawa sentris tetapi Indonesia sentris," kata dia. 

Jokowi mengakui, gagasan memindah ibu kota negara bukanlah hal baru. Wacana dan rencana sudah digodok sejak tahun 1960 di era Kepresidenan Bung Karno.

Kala itu, ayah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekanrnoputri tersebut ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan namun tidak terwujud.

"Lalu presiden berikutnya juga merancang ingin membangun ibu kota baru tidak terealisasi, sekarang kita eksekusi dan sudah dimulai insyaAllah bisa dalam 10 tahun, bisa 15 tahun akan selesai dan ibbu kota kita di Nusantara," kata Jokowi.