Belanja Negara Capai Rp 347,3 Triliun per Maret 2023

Kementerian Keuangan mencatat Pemerintah RI telah membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rpp347,3 triliun

oleh Tira Santia diperbarui 17 Apr 2023, 16:20 WIB
Diterbitkan 17 Apr 2023, 16:20 WIB
Ilustrasi APBN
Ilustrasi APBN

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan mencatat Pemerintah RI telah membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 347,3 triliun atau 15,5 persen dari yang dialokasikan.

Angka APBN ini mengalami pertumbuhan 10,5 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada Maret 2022 lalu.

“Belanja negara Rp 347,2 triliun, ini artinya sudah dibelanjakan untuk belanja pemerintah pusat. Nanti total dengan TKDD (Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa) jauh lebih besar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (17/4/2023). 

Sri Mulyani merincikan, total belanja tersebut telah diserap untuk belanja kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp166,9 triliun atau 16,7 persen dari APBN. Sedangkan untuk belanja non-KL telah membelanjakan Rp 180,3 triliun atau 14,5 persen dari APBN. 

“Pembayaran non KL ini untuk pensiun, pembayaran subsidi dan bunga utang,” kata dia.  

Penerima Manfaat APBN 2023

Sri Mulyani menjelaskan sebanyak  39,2 persen  atau Rp136,3 triliun penyerapan anggaran dari Rp347,3 triliun langsung diterima masyarakat. Bentuknya, program perlindungan sosial, sembako, program bantuan membayar jaminan kesehatan PBI untuk masyarakat miskin dan program yang dinikmati murid-murid sekolah sekolah di Indonesia dari SD sampai tingkat perguruan tinggi. 

“Kami berikan bantuan langsung kegiatan produktif,” kata dia. 

Beberapa diantaranya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak Rp7,2 triliun kepada 9,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program Kartu Sembako Rp7,5  triliun untuk 17,4 juta KPM. 

“Penerima total sudah mengeluarkan anggaran Rp14,7 triliun untuk langsung dinikmati masyarakat miskin,” kata dia. 

 

Akses Kesehatan

Pelayanan Faskes Tingkat 1 BPJS Kesehatan
Petugas memeriksa tekanan darah pasien BPJS Kesehatan yang berobat di Faskes Tingkat 1 Klinik Kesehatan Prima Husada di Depok, Jawa Barat, Senin (23/5/20222). Sejumlah terobosan saat ini dilakukan paramedis di Faskes Tingkat 1, diantaranya penilaian peserta program JKN melalui fitur Kessan (Kesan Pesan Peserta Setelah Layanan) dalam aplikasi Mobile JKN. (merdeka.com/Arie Basuki)

Tak hanya itu,  masyarakat miskin juga menikmati dalam bentuk askes kesehatan, tanpa bayar karena jaminan kesehatan. Biaya pengobatan mereka dibayarkan APBN 96,7 juta jiwa dari masyarakat kelompok miskin premi dibayar Rp11,6 triliun .

Bantuan juga dirasakan masyarakat oleh siswa di seluruh Indonesia dalam berbagai bentuk beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar. Mereka mendapatkan bantuan dari APBN langsung dalam bentuk belanja biaya operasional sekolah, perguruan tinggi. 

APBN juga digunakan untuk korban bencana Cianjur sebesar Rp 1,2 triliun untuk perbaikan rumah sebanyak 24,4 ribu rumah. 

“Kami gunakan APBN langsung uang dari sisi penerimaan pajak dan bukan pajak,” kata dia. 

 

 

Bangun Infrastruktur

Ilustrasi APBN. Dok Kemenkeu
Ilustrasi APBN. Dok Kemenkeu

Selain itu, belanja negara juga digunakan untuk rehabilitasi dan bangun infrastruktur seperti air bersih,  jalan, jembatan sarana prasarana itu sebesar Rp22,4 triliun . 

“Ini langsung dinikmati masyarakat,” kata dia mengakhiri.

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya